Bab 1 : Hakikat Manusia Ekonomi Pancasila Islam

 BAB 1

HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM ΕΚΟΝΟΜΙ PANCASILA DAN ISLAM

A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

1. Mengapa Manusia Harus Dipahami Lebih Dulu Sebelum Memmbahas Ekonomi

Setiap sistem ekonomi sesungguhnya dibangun atas dasar satu asumsi dasar: siapakah manusia itu? Pemodal ekonomi dibangun atas gambaran manusia yang rasional dan egois terhadap dirinya sendiri. Ekonomi sosialis dibangun atas gambaran manusia sebagai makhluk kolektif yang harus tunduk pada kepentingan kelas. Maka sebelum membahas mekanisme produksi, distribusi, atau konsumsi dalam sistem ekonomi Pancasila dan Islam, kita wajib memahami terlebih dahulu bagaimana kedua sistem ini memandang hakikat manusia itu sendiri. Cara pandang terhadap manusia inilah yang menjadi "pintu masuk" (titik awal) yang menentukan seluruh teori bangunan dan praktik ekonomi di atasnya.

2. Manusia sebagai Subjek Ekonomi dalam Perspektif Pancasila

Dalam sistem ekonomi Pancasila, manusia tidak diposisikan sebagai objek pasif yang hanya mengikuti hukum permintaan dan penawaran, melainkan sebagai subjek yang merendahkan, memiliki akal budi, dan terikat pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua). Beberapa ciri manusia sebagai subjek ekonomi menurut Pancasila:

- Manusia yang religius, karena seluruh aktivitas ekonomi dilandasi sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga kegiatan ekonomi bukan sekedar urusan duniawi tetapi juga memiliki dimensi tanggung jawab spiritual.

- Manusia yang berjanji, sehingga tidak boleh dieksploitasi, diperbudak oleh sistem, atau direduksi hanya sebagai alat produksi.

- Manusia yang bersatu, artinya kepentingan ekonominya tidak lepas dari kepentingan bangsa dan negara (sila ketiga).

- Manusia yang demokratis, memiliki hak untuk berpartisipasi dan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan ekonomi (sila keempat).

- Manusia yang berkeadilan sosial, sehingga hak atas kesejahteraan bukan hanya milik segelintir orang, melainkan seluruh rakyat (sila kelima).

Dengan demikian, dalam Pancasila, manusia adalah subjek ekonomi yang utuh: makhluk individu sekaligus makhluk sosial, makhluk dunia sekaligus makhluk yang bertanggung jawab kepada Tuhan.

3. Manusia sebagai Subjek Ekonomi dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, manusia sebagai subjek ekonomi dipahami melalui dua kedudukan pokok:

- Sebagai 'abd (hamba Allah): seluruh aktivitas ekonominya, termasuk mencari nafkah, berdagang, bekerja, adalah bagian dari ibadah bila dilakukan sesuai syariat.

- Sebagai khalifah (wakil Allah di bumi): manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya bumi secara bertanggung jawab, bukan untuk dirusak atau dimonopoli secara zalim.

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah untuk bekerja dan berusaha (QS. Al-Mulk: 15), namun aktivitas ekonominya harus tunduk pada nilai halal-haram, keadilan ('adl), dan keseimbangan (mizan). Manusia dalam ekonomi Islam bukan makhluk yang bebas nilai, melainkan makhluk yang terikat pada hukum syariah dalam setiap transaksi (muamalah).

4. Titik Temu Kedua Perspektif

Baik Pancasila maupun Islam sama-sama menolak pandangan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi murni yang bebas nilai. Keduanya menempatkan manusia sebagai makhluk bermoral, bertanggung jawab kepada Tuhan, dan terikat pada kepentingan bersama-bukan sekadar individu yang mengejar keuntungan pribadi tanpa batas.

B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

1. Homo Economicus (Manusia Ekonomi Konvensional)

Konsep homo economicus lahir dari pemikiran ekonomi klasik (Adam Smith, kemudian dikembangkan neoklasik). Asumsi dasarnya:

- Manusia bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan (utilitas) pribadi.

- Manusia bersifat self-interested (mementingkan diri sendiri).

Keputusan ekonomi diambil berdasarkan perhitungan untung-rugi semata, tanpa mempertimbangkan dimensi moral atau spiritual.

Pasar bebas dianggap sebagai mekanisme alamiah yang akan menyeimbangkan kepentingan individu-individu yang egois menjadi kesejahteraan bersama (“tangan tak kelihatan”).

Kelemahan konsep ini adalah mereduksi manusia menjadi makhluk kalkulatif semata, mengabaikan dimensi spiritual, sosial, dan etika.

2. Homo Islamicus (Manusia Ekonomi Islam)

Sebagai kritik terhadap homo economicus, para ekonom Muslim merumuskan konsep homo islamicus, dengan ciri-ciri:

- Rasionalitasnya bukan rasionalitas bebas nilai, melainkan rasionalitas Islami yang tunduk pada syariat.

- Motivasi ekonominya bukan hanya memaksimalkan keuntungan dunia (falah duniawi), tetapi juga kebahagiaan akhirat (falah ukhrawi).

- Perilakunya diatur oleh nilai halal-haram, larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/judi).

- Ia memiliki kepedulian sosial yang dibangun melalui kewajiban zakat, anjuran sedekah, infak, dan wakaf.

- Kepentingan pribadi tetap diakui, tetapi harus selaras dengan kepentingan umat (mashlahah ummah).

3. Manusia Pancasila

Konsep manusia Pancasila tidak lahir dari teori ekonomi, melainkan dari falsafah bangsa Indonesia. Cirinya:

- Manusia yang ber-ketuhanan, sehingga aktivitas ekonominya tidak lepas dari nilai spiritual dan moral.

- Manusia yang berkemanusiaan, sehingga menolak eksploitasi dan membeli secara ekonomi.

- Manusia yang mengutamakan persatuan, sehingga kepentingan pribadi tunduk pada kepentingan bangsa.

- Manusia yang demokratis-musyawarah, mengambil keputusan ekonomi secara kolektif dan gotong royong (contoh nyata: koperasi).

- Manusia yang berkeadilan sosial, di mana hasil ekonomi harus dinikmati secara merata, bukan hanya oleh pemilik modal.

4. Perbandingan Sederhana

Homo Economicus

- Motivasi Utama : Maksimalisasi keuntungan pribadi

- Landasan Nilai : Bebas nilai (rasional - kalkulatif)

- Orientasi : Individualistis

- Peran Sosial : Minim/Insiden

- Dimensi Spiritual : Tidak ada

Homo Islamicus

- Motivasi Utama : Falah (dunia & akhirat)

- Landasan Nilai : Syariat Islam

- Orientasi : Individu menyelaraskan umat

- Peran Sosial : Wajib (zakat, sedekah)

- Dimensi Spiritual : Sentral

Manusia Pancasila

- Motivasi Utama : Kesejahteraan bersama & moral

- Landasan Nilai : Nilai-nilai pancasila

- Orientasi : Individu menyelaraskan bangsa

- Peran Sosial : Wajib (gotong royong, koperasi)

- Dimensi Spiritual : Ada (sila pertama)

5. Sintesis Integratif

Konsep ketiga ini dapat disintesiskan sebagai berikut: manusia ekonomi yang ideal bukanlah makhluk kalkulatif bebas nilai (homo economicus), melainkan manusia yang rasional namun bermoral, yang mengejar kesejahteraan pribadi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan spiritualnya. Homo Islamicus dan Manusia Pancasila, meski lahir dari akar yang berbeda (wahyu ilahi vs. falsafah bangsa), sama-sama menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, sosial, dan Tuhan-sebuah titik temu yang menjadi dasar bagi pengembangan model ekonomi yang lebih manusiawi.

C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

1. Konsep Khalifah fil Ardh dalam Islam

Istilah khalifah fil ardh (wakil/pemimpin di muka bumi) bersumber dari QS. Al-Baqarah: 30. Konsep ini mengandung beberapa konsekuensi ekonomi:

- Kepemilikan hakiki atas seluruh sumber daya alam adalah milik Allah; manusia hanya diberi hak pengelolaan (amanah), bukan kepemilikan mutlak.

- Manusia bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam (mizan) dan dilarang melakukan kerusakan (fasad fil ardh).

- Pengelolaan sumber daya harus berorientasi pada kemaslahatan bersama (mashlahah), bukan keserakahan individu atau kelompok.

- Kelak, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas cara ia mengelola harta dan sumber daya yang diamanahkan kepadanya.

2. Konsep Warga Negara Pancasila

Sebagai warga negara Pancasila, manusia Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan konsep khalifah, meski berangkat dari semangat kebangsaan:

- Hak dan kewajiban seimbang: warga negara berhak atas kesejahteraan ekonomi (Pasal 33 UUD 1945), tetapi juga wajib berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

- Tanggung jawab kolektif: sumber daya alam Indonesia "dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 ayat 3), bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

- Semangat gotong royong: Warga negara dituntut untuk berperan aktif membangun perekonomian bangsa, bukan sekedar penerima kebijakan pasif negara.

3. Titik Temu: Tanggung Jawab Bersama

Kedua konsep ini-khalifah fil ardh dan warga negara Pancasila-sama-sama menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak sumber daya ekonomi, melainkan pengel bertanggung jawab:

Dimensi Tanggung Jawab

- Kepada siapa yang bertanggung jawab

- Objek yang diamanahkan

- Prinsip pengelolaan

- Bentuk per

Khalifah fil Ardh

- Allah SWT

- Bumi dan seluruh isinya

- Keseimbangan, larangan kerusakan

- Akhirat (hisab)

Warga Negara Pancasila

- Bangsa, negara, dan Tuhan

- Mengungkap alam Indonesia

- Kemakmuran rakyat, keadilan sosial

- Hukum negara & moral sosial

Sintesisnya: setiap keputusan ekonomi-baik oleh individu, perusahaan, maupun negara-harus dipahami sebagai amanah, bukan hak mutlak. Ini menjadi dasar etis yang menolak eksploitasi sumber daya alam secara serakah maupun penguasaan ekonomi oleh segelintir pihak tanpa memperhatikan kemaslahatan rakyat banyak.

D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

1. Tiga Simpul Kepentingan dalam Ekonomi

Setiap sistem ekonomi pada dasarnya bergulat dengan tiga simpul kepentingan yang harus diseimbangkan:

1. Kepentingan individu- hak seseorang untuk memiliki harta, berusaha, dan menikmati hasil kerjanya.

2. Kepentingan kolektif/sosial - kebutuhan masyarakat luas akan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

3. Kepentingan ilahi/spiritual dimensi tanggung jawab kepada Tuhan atas cara harta diperoleh dan digunakan.

Kapitalisme cenderung mengutamakan poin pertama secara berlebihan sosialisme mengutamakan poin kedua dengan menegasikan hak individu sedangkan Pancasila dan Islam berupaya menyeimbangkan ketiganya.

2. Keseimbangan dalam Perspektif Islam

- Hak individu diakui : Islam mengakui kepemilikan pribadi (al milkiyah al-fardiyah) sebagai hak yang dilindungi syariat

- Namun diwajibkan kewajiban sosial: zakat, infak, sedekah, larangan riba dan penimbunan (ihtikar) memastikan harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7).

- Dimensi ilahi menjadi pengontrol utama: setiap transaksi ekonomi dinilai dari halal-haramnya, bukan semata-mata untung-ruginya. Inilah yang membedakan ekonomi Islam dari sistem lain-ada “rem moral” berupa keimanan yang mengendalikan keserakahan.

3. Keseimbangan dalam Perspektif Pancasila

- Sila kelima (keadilan sosial) menjamin kepentingan kolektif tidak dikorbankan demi individu tertentu.

- Pasal 33 UUD 1945 menegaskan sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan, di mana individu tetap dapat berusaha, tetapi cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus menguasai negara demi kepentingan bersama.

- Sila pertama menjadi landasan spiritual yang mengingatkan bahwa kegiatan ekonomi bukan sekadar urusan duniawi, tetapi juga memiliki pertanggungjawaban moral-religius.

4. Model Keseimbangan Integratif

Dapat digambarkan sebagai tiga lingkaran yang saling berpotongan:

Titik ideal ekonomi Pancasila dan Islam berada di tengah ketiga lingkaran ini -bukan condong ke satu sisi. Ketika kepentingan individu dikejar tanpa batas moral, lahirlah kapitalisme liberal yang eksploitatif. Ketika kepentingan kolektif dipaksakan tanpa menghargai individu, lahirlah sosialisme otoriter. Hanya dengan menghadirkan dimensi ilahi sebagai pengontrol, keseimbangan sejati dapat tercapai.

E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

1. Mengapa Disebut “Titik Temu Ontologis”?

Ontologi berbicara tentang hakikat keberadaan sesuatu yang paling mendasar. Ketika kita mencari titik temu antara sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam, titik temu yang paling fundamental-bukan sekadar teknis atau operasional-terletak pada sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah dasar keberadaan (ontologis) yang mempertemukan kedua sistem, karena keduanya sama-sama menempatkan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi, bukan manusia atau materi.

2. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila

- Sila pertama menjadi jiwa dan sumber bagi sila-sila lainnya (Notonagoro menyebutnya sebagai sila yang menyinari sila-sila lain).

- Dalam konteks ekonomi, sila ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bangsa Indonesia tidak boleh bersifat sekuler-materialis semata, melainkan harus dijiwai nilai-nilai keagamaan (meski Indonesia bukan negara agama, negara mengakui dan memfasilitasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara, termasuk ekonomi).

3. Tauhid dalam Islam

Islam menempatkan tauhid (keesaan Allah) sebagai landasan seluruh ajaran, termasuk ekonomi.

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam melahirkan konsep bahwa pemilik mutlak seluruh harta adalah Allah (QS. An-Nur: 33), manusia hanyalah pemegang amanah.

Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi-produksi, distribusi, konsumsi-harus tunduk pada nilai ketuhanan, bukan semata-mata logika untung-rugi.

4. Pertemuan Kedua Nilai

Ketuhanan YME (Pancasila)

- Kedudukan : Sila pertama, sumber sila lain

- Implikasi ekonomi : Ekonomi berjiwa religius-moral

- Fungsi : Mengendalikan keserakahan materi

- Sifat : Inklusif (mengakui semua agama)

Tauhid (Islam)

- Kedudukan : Rukun iman pertama, asas seluruh syariat

- Implikasi Ekonomi : Keberatan Ekonomi pada hukum Allah

- Fungsi : Mengendalikan keserakahan materi

- Sifat : Spesifik (ajaran Islam)

Perbedaannya terletak pada sifat: Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila bersifat inklusif karena mengakomodasi seluruh agama yang diakui di Indonesia, sedangkan tauhid dalam Islam bersifat spesifik sebagai ajaran akidah Islam. Namun keduanya bertemu pada fungsi yang sama: menjadikan Tuhan sebagai pusat nilai (teosentris) yang mengendalikan seluruh aktivitas ekonomi manusia, sehingga ekonomi tidak jatuh menjadi sistem yang sepenuhnya sekuler dan bebas nilai.

5. Kesimpulan Bab

Dari uraian A hingga E, dapat disimpulkan bahwa baik sistem ekonomi Pancasila maupun Islam menolak memandang manusia sebagai makhluk ekonomi yang bebas nilai (homo economicus murni). Keduanya memandang manusia sebagai subjek yang berjanji, pengelola amanah (khalifah/warga negara yang bertanggung jawab), dan makhluk yang harus menyeimbangkan kepentingan individu, sosial, dan spiritual. Titik temu paling mendasar dari kedua sistem ini adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa/Tauhid, yang menjadikan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Pemahaman inilah yang menjadi landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya mengenai penerapan konkret ekonomi Pancasila dan Islam.