Bab 2 : Landasan Nilai dan Indeologi

 BAB 2

LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

1. Pancasila Bukan Sekadar Dasar Negara

Banyak orang memahami Pancasila hanya sebagai rumusan politik lima sila yang dihafal sejak sekolah dasar. Padahal, secara historis, Pancasila lahir dari proses suatu nilai (Bung Karno menyebutnya “menggali”, bukan “menciptakan”) terhadap apa yang sudah lama hidup dalam Nusantara termasuk nilai-nilai keislaman, mengingat sejak abad ke-13 Islam telah menjadi bagian integral dari identitas sosial-budaya bangsa ini. Oleh karena itu, Pancasila lebih tepat dipahami sebagai wadah nilai bersama, bukan ideologi yang berdiri terpisah dari agama.

2. Mengenal Maqashid Syariah Lebih Dalam

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai oleh syariat Islam di balik setiap hukum yang ditetapkan. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam termasuk hukum ekonomi (muamalah) pada akhirnya bermuara pada lima tujuan pokok (al-kulliyat al-khams), yang kemudian dibagi menjadi tiga tingkatan prioritas:

- Dharuriyyat (kebutuhan primer/pokok) : hal-hal yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kehidupan, misalnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- Hajiyyat (kebutuhan sekunder): hal-hal yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan, meski tidak sampai mengancam eksistensi.

- Tahsiniyyat (kebutuhan tersier): hal-hal yang bersifat penyempurna dan estetika.

Kelima maqashid pada tingkat dharuriyyat itulah yang paling relevan disandingkan dengan Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- Maqashid Syariah : Hifzh ad-Din (menjaga agama)

- Penjelasan Tunggal : Negara menjamin kebebasan menjalankan ajaran agama, termasuk aktivitas ekonomi berbasis syariah

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Maqashid Syariah : Hifzh an-Nafs & Hifzh al-Aql (menjaga jiwa & akal)

- Penjelasan Singkat : Ekonomi tidak boleh menyatakan martabat manusia atau merusak nalar sehat (misalnya lewat perjudian, riba yang mencekik)

3. Persatuan Indonesia

- Maqashid Syariah : Hifzh an-Nasl (menjaga keturunan/keberlangsungan komunitas)

- Penjelasan Singkat : Solidaritas ekonomi menjaga keberlangsungan hidup bersama lintas generasi

4. Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan

- Maqashid Syariah : Prinsip Syura sebagai mekanisme menjaga maslahat

- Penjelasan Singkat : Keputusan ekonomi diambil secara kolektif demi kebaikan bersama

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Maqashid Syariah : Hifzh al-Mal (menjaga & mendistribusikan harta)

- Penjelasan Sederhana : Harta harus tersebar merata, tidak menumpuk pada segelintir pihak

3. Mengapa Ini Penting?

Titik temu ini penting secara praktis, bukan sekadar teoritis. Ia menjadi dasar legitimasi konstitusional bagi berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia misalnya perbankan syariah, sukuk negara, hingga BUMDes syariah karena semua itu tidak bertentangan dengan Pancasila, melainkan justru mengisi nilai-nilai Pancasila dengan instrumen yang konkrit dan teruji. Inilah sebabnya negara melalui berbagai regulasi (misalnya UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah/KNEKS) secara aktif mendukung pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

B. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

1. Tauhid sebagai Fondasi, Bukan Sekadar

Matius Pribadi

Dalam Islam, tauhid tidak berhenti pada keyakinan hati bahwa Allah itu Esa. Tauhid harus terwujud dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk cara manusia memandang dan mengelola harta. Inilah yang disebut Tauhid Rububiyyah (keyakinan bahwa Allah-lah pencipta dan pemelihara segala sesuatu) yang berimplikasi langsung pada konsep kepemilikan.

2. Tiga Lapis Konsep Kepemilikan dalam Islam

Agar lebih mudah dipahami, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga lapis:

- Kepemilikan Mutlak (Milkiyyah Haqiqiyyah) : hanya milik Allah semata. Dasarnya QS. Al-Baqarah: 284, “Kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.” Ini adalah kepemilikan tertinggi yang tidak dapat dilepas atau dipindahkan.

- Kepemilikan Relatif/Titipan (Milkiyyah Nisbiyyah/Istikhlafiyyah) : manusia diberi hak untuk menguasai dan mengelola harta, tetapi bukan pemilik sejati. Dasarnya QS. Al-Hadid : 7, “Nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (berkuasa terhadapnya).”

- Kepemilikan Fungsional (Amanah) : karena berstatus titipan, penggunaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan pemberi titipan (Allah), bukan sesuka hati pemegangnya.

3. Implikasi Praktis Tauhid Ekonomi

Konsep di atas melahirkan beberapa konsekuensi konkret dalam perilaku ekonomi sehari-hari:

- Tidak ada kepemilikan yang benar-benar bebas nilai. Seseorang boleh kaya, tapi bagaimana memperoleh dan membela hartanya tetap terikat aturan halal-haram bukan semata hukum pasar atau selera pribadi.

- Larangan riba, gharar, dan maysir bukan sekedar aturan teknis, melainkan konsekuensi logis dari prinsip bahwa harta adalah amanah riba mengambil keuntungan tanpa risiko yang adil, gharar menimbulkan ketidakjelasan yang merugikan pihak lain, dan maysir (judi) memindahkan harta tanpa menambah nilai riil.

- Motivasi ekonomi bersifat transenden. Bekerja dan berdagang dinilai sebagai ibadah (selama sesuai aturan syariat), sehingga keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga keberkahannya.

- Zakat menjadi logis secara teologis, bukan sekedar kewajiban sosial: karena harta pada dasarnya “dititipkan” Allah, maka wajar jika Allah menetapkan sebagian kecil darinya (2,5% untuk zakat maal, misalnya) harus dikembalikan untuk kepentingan bersama.

4. Titik Temu dengan Sila Pertama

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara eksklusif yang memisahkan agama dari urusan publik, termasuk ekonomi. Ini justru membuka ruang legitimasi bagi Tauhid Ekonomi untuk diterapkan secara formal misalnya melalui sistem perbankan syariah yang bebas riba, yang pada dasarnya adalah wujud nyata dari penghayatan sila pertama dalam bidang ekonomi.

C. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Prinsip Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

1. Adl Bukan Sekadar "Sama Rata"

Salah satu kesalahpahaman umum adalah menyamakan "adil" dengan "sama rata". Padahal dalam Islam, adl berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional memberikan hak sesuai kadar kontribusi, kebutuhan, dan kondisi masing-masing pihak. Inilah mengapa dalam ekonomi Islam dikenal sistem bagi hasil (nisbah) yang proporsional, bukan pembagian sama rata tanpa memperhitungkan kontribusi modal atau kerja.

2. Empat Dimensi Keadilan dalam Ekonomi Islam

Agar lebih mudah dipahami, keadilan dalam ekonomi Islam dapat digambarkan dalam dimensi empat:

- Keadilan Transaksional (Adl fi al-Mu'amalah): Setiap transaksi harus bebas dari unsur yang merugikan salah satu pihak: riba (bunga yang membebani debitur tanpa berbagi risiko), gharar (ketidakjelasan objek akad), dan tadlis (penipuan/menyembunyikan cacat barang). Contoh: dalam akad jual beli, penjual wajib menjelaskan kondisi barang apa adanya.

- Keadilan Distributif (Adl fi at-Tawzi'): Harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya. Dasarnya QS. Al-Hasyr : 7, yang secara tegas menyatakan tujuan pembagian harta rampasan agar tidak tersebar hanya di antara orang-orang kaya saja. Prinsipnya menjadi ruh dari zakat, larangan penimbunan (ihtikar), dan larangan monopoli.

- Keadilan Kontraktual (Adl fi al-'Uqud): Dalam akad kerja sama seperti mudharabah (bagi hasil modal-keahlian) dan musyarakah (kongsi modal bersama), pembagian keuntungan harus disepakati secara proporsional di awal, dan risiko kerugian ditanggung sesuai porsi modal (tidak dibebankan sepihak ke salah satu pihak saja).

- Keadilan Antar-generasi dan Lingkungan (Adl al-Bi'ah): Islam melarang israf (pemborosan) dan tabdzir (menyia-menyia-nyiakan) sumber daya, karena generasi mendatang juga memiliki hak atas bumi yang sama.

3. "Beradab" sebagai Penegasan Martabat Manusia

Kata “beradab” dalam sila kedua menegaskan bahwa hubungan ekonomi harus menjunjung karamah insaniyyah (kemuliaan manusia). Dalam praktiknya, ini berarti:

- Pekerja tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat produksi, tetapi sebagai manusia yang berhak atas upah layak dan waktu istirahat.

- Konsumen tidak boleh dieksploitasi melalui informasi yang tidak transparan atau produk yang merugikan.

- Debitur yang kesulitan membayar tidak boleh dizalimi, sebagaimana anjuran QS. Al-Baqarah : 280 untuk memberi tenggang waktu bagi orang yang kesulitan, bahkan dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian utangnya jika mampu.

4. Titik Temu dengan Sila Kedua

Sila kedua menuntut hubungan sosial termasuk ekonomi yang adil dan menjunjung martabat manusia tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Prinsip adl dalam ekonomi Islam memberikan kerangka operasional yang sangat rinci untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mulai dari tingkat transaksi individu hingga kebijakan ekonomi makro.

D. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

1. Tiga Lingkaran Ukhuwwah

Islam mengajarkan konsep persaudaraan secara berlapis, yang jika dipahami dengan tepat justru memperkuat bukan mengancam persatuan bangsa yang majemuk:

- Ukhuwwah Islamiyyah : persaudaraan sesama muslim (QS. Al-Hujurat: 10), yang mendorong solidaritas lintas suku dan lintas negara di kalangan umat Islam.

- Ukhuwwah Wathaniyyah : persaudaraan sebangsa dan setanah air, terlepas dari perbedaan agama. Inilah lingkaran yang paling relevan dengan sila ketiga Pancasila, karena mencakup seluruh warga negara Indonesia.

- Ukhuwwah Insaniyyah : persaudaraan kemanusiaan universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa memandang agama sama sekali.

Lingkaran ketiga ini tidak saling bertentangan, melainkan berjenjang dan saling melengkapi layaknya lingkaran konsentris yang semakin luas.

2. Instrumen Solidaritas Ekonomi Berbasis Ukhuwwah

Nilai ukhuwwah diterjemahkan ke dalam instrumen ekonomi yang konkret:

- Zakat dan infaq lintas wilayah : Baznas dan LAZ dapat menyalurkan dana dari daerah surplus (misalnya kota besar) ke daerah defisit (misalnya wilayah 3T : terdepan, terluar, tertinggal), menciptakan pemerataan yang tidak mungkin terjadi melalui mekanisme pasar bebas semata.

- Wakaf produktif lintas generasi: aset wakaf di satu daerah dapat terus memberi manfaat bagi daerah masyarakat tersebut secara berkelanjutan, memperkuat ikatan sosial jangka panjang.

- Koperasi syariah dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil): menghimpun dana dari anggota yang mampu untuk disalurkan sebagai pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan modal usaha, berdasarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong), bukan sekadar motif laba.

- Larangan ihtikar (penimbunan) dan monopoli: karena praktik ini merusak rasa persaudaraan ekonomi dengan menciptakan kelangkaan buatan yang merugikan masyarakat luas.

3. Mengapa Solidaritas Ekonomi Krusial bagi Indonesia?

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan kumpulan ekonomi antarwilayah yang signifikan (misalnya antara Jawa dan wilayah Indonesia Timur). Tanpa mekanisme solidaritas yang kuat, pandangan ini berpotensi mengancam persatuan bangsa. Nilai ukhuwwah dalam Islam yang menuntut tanggung jawab kolektif, bukan sekadar individu memberi landasan etika yang kuat untuk mendorong kebijakan pemerataan ekonomi lintas daerah, sejalan dengan cita-cita sila ketiga.

4. Titik Temu dengan Sila Ketiga

Persatuan Indonesia tidak dapat diwujudkan hanya lewat slogan, tetapi harus didukung oleh pemerataan ekonomi yang nyata. Ukhuwwah dalam Islam, terutama dalam wujud ukhuwwah wathaniyyah, memberikan kerangka nilai yang relevan untuk mendorong solidaritas ekonomi lintas suku, agama, dan wilayah demi menjaga keutuhan bangsa.

E. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

1. Syura: Lebih dari Sekadar "Voting"

Syura sering disalahpahami sebagai "musyawarah" dalam arti sempit atau sekedar pemungutan suara mayoritas. Padahal, konsep syura dalam Islam lebih menekankan pada proses konsultasi yang bijaksana untuk mencapai keputusan yang paling maslahat (membawa kebaikan terbesar), bukan sekadar keputusan yang disukai mayoritas. Dasarnya adalah QS. Asy-Syura: 38, yang menyebut ciri orang beriman sebagai urusan mereka yang diputuskan dengan musyawarah, dan QS. Ali Imran : 159, yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat.

2. Implementasi Syura Ekonomi Tingkat Empat

- Tingkat Akad (Mikro) : Dalam akad mudharabah (kerja sama modal-keahlian) dan musyarakah (kongsi modal), nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di awal akad — bukan ditetapkan sepihak oleh pemilik modal. Ini berbeda mendasar dengan sistem bunga (riba), di mana besaran keuntungan bagi pemodal ditetapkan secara sepihak dan tetap, tanpa mempertimbangkan hasil usaha riil maupun kesepakatan bersama.

- Tingkat Kelembagaan (Meso): Lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan BMT umumnya melibatkan rapat anggota sebagai forum pengambilan keputusan kolektif mengenai kebijakan lembaga, termasuk pembagian sisa hasil usaha (SHU) atau keuntungan.

- Tingkat Pengawasan (Governance): Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai mekanisme musyawarah kolektif antara pihak manajemen, regulator (OJK/DSN-MUI), dan representasi kepentingan syariah, untuk memastikan produk dan kebijakan lembaga sesuai prinsip syariah.

- Tingkat Kebijakan Negara (Makro): Idealnya, kebijakan ekonomi nasional termasuk kebijakan ekonomi syariah dirumuskan melalui proses partisipatif yang melibatkan pemerintah, DPR (sebagai representasi rakyat), ulama, akademisi, dan pelaku usaha, sebagaimana tercermin dalam pembentukan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

3. "Hikmat Kebijaksanaan" sebagai Penyaring Kualitas Keputusan

Frasa "dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" dalam sila keempat menegaskan bahwa musyawarah bukan sekadar mekanisme formal penghitungan suara terbanyak, melainkan proses yang harus diarahkan oleh kebijaksanaan dan hati nurani demi kebaikan bersama. Hal ini sangat dekat dengan semangat syura Islam, yang menekankan pentingnya maslahat (kemaslahatan bersama) sebagai tujuan akhir dari setiap musyawarah bukan sekedar kepentingan kelompok mayoritas yang mungkin justru merugikan kelompok minoritas.

4. Titik Temu dengan Sila Keempat

Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sejatinya adalah rumusan kenegaraan dari nilai syura yang telah lama dipraktikkan dalam tradisi ekonomi Islam mulai dari tingkat akad individu hingga kebijakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi ala Pancasila memiliki padanan yang kuat dan operasional dalam sistem ekonomi syariah.

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

1. Mengapa Distribusi Bukan Hanya Produksi?

Banyak sistem ekonomi modern yang terlalu fokus pada bagaimana menghasilkan kekayaan sebanyak-banyaknya (pertumbuhan ekonomi), tetapi lupa memastikan bagaimana kekayaan itu didistribusikan secara adil. Islam menempatkan distribusi kekayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi itu sendiri bukan sekadar “program tambahan” seperti CSR atau bantuan sosial di sistem ekonomi lain, melainkan kewajiban struktural yang melekat pada setiap muslim yang berharta.

2. Empat Instrumen ZISWAF Secara Rinci

1. Zakat — Instrumen Wajib dan Terukur : Zakat adalah kewajiban yang bersifat pasti (qath'i) bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nishab (batas minimum) dan haul (kepemilikan selama satu tahun). Ada dua jenis utama:

- Zakat Fitrah : dikeluarkan menjelang Idulfitri, berfungsi menyucikan diri dan membantu kaum dhuafa merayakan hari raya.

- Zakat Maal: dikeluarkan dari harta (emas, perdagangan, pertanian, peternakan, penghasilan profesi, dll.) sebesar kadar tertentu (umumnya 2,5% untuk harta simpanan/perniagaan).

Penerima zakat (mustahik) ditetapkan secara eksplisit dalam QS. At-Taubah: 60, mencakup delapan golongan: fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, riqab (memerdekakan budak), gharimin (orang melakukan), fisabilillah (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir).

2. Infaq : Fleksibilitas dalam Berbagi

Berbeda dengan zakat, infaq tidak terikat pada nishab, haul, maupun golongan penerima tertentu. Infaq dapat diberikan kapan saja, dalam jumlah berapa saja, kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk untuk pembangunan fasilitas umum, pendidikan, atau bantuan bencana. Fleksibilitas ini menjadikan infaq sebagai instrumen yang responsif terhadap kebutuhan sosial yang dinamis.

3. Shadaqah : Kebaikan dalam Makna Terluas

Shadaqah mencakup makna yang lebih luas dari sekadar harta. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa senyuman kepada saudara, menyingkirkan gangguan dari jalan, hingga yang baik pun termasuk sedekah. Hal ini menegaskan bahwa kepedulian sosial dalam Islam tidak melulu soal materi, tetapi juga soal empati dan kontribusi sosial dalam bentuk apa pun.

4. Wakaf : Investasi Sosial Abadi

Wakaf memiliki karakter yang unik dibandingkan tiga instrumen sebelumnya: asetnya tidak boleh dijual, dihibikan, atau diwariskan (bersifat abadi/mu'abbad), sementara manfaatnya terus mengalir untuk kepentingan umum. Beberapa bentuk wakaf modern yang relevan dengan pembangunan ekonomi:

- Wakaf tanah: untuk masjid, sekolah, rumah sakit, atau lahan pertanian produktif.

- Wakaf uang (wakaf tunai): dana yang dikelola secara produktif (misalnya diinvestasikan dalam sukuk atau pembiayaan UMKM), di mana hasil investasinya digunakan untuk kepentingan sosial, sementara pokok dananya tetap terjaga.

- Wakaf saham/surat berharga: instrumen wakaf modern yang memungkinkan dividen atau hasil investasi disalurkan untuk kepentingan umum secara berkelanjutan.

3. Perbandingan Instrumen ZISWAF

Zakat

- Hukum : Wajib

- Syarat nishab/haul : Ya

- Bentuk : Harta tertentu

- Sifat aset : Habis terpakai

- Penerima : 8 golongan (ditetapkan)

- Fungsi utama : Redistribusi terlembagakan

Infaq

- Hukum : Sunnah

- Syarat nishab/haul : Tidak

- Bentuk : Harta

- Sifat aset : Habis terpakai

- Penerima : Bebas

- Fungsi utama : Bantuan fleksibel

Shadaqah

- Hukum : Sunnah

- Syarat nishab/haul : Tidak

- Bentuk : Harta & non-harta

- Sifat aset : Habis terpakai

- Penerima : Bebas

- Fungsi utama : Solidaritas sosial

Wakaf

- Hukum : Sunnah

- Syarat nishab/haul : Tidak

- Bentuk : Aset Produktivitas

- Sifat aset : Abadi (pokok tetap)

- Penerima : Kepentingan umum

- Fungsi utama : Pembangunan berkelanjutan

4. Sinergi ZISWAF sebagai "Jaring Pengaman Sosial" Islam

Jika digambarkan sebagai sebuah sistem, ZISWAF bekerja secara berlapis dan saling melengkapi : zakat menjadi fondasi wajib yang terukur dan terlembagakan, infaq dan shadaqah memberikan perlawanan untuk menanggapi kebutuhan mendesak, sementara wakaf menjadi instrumen jangka panjang yang membangun fondasi ekonomi berkelanjutan sepanjang generasi. Kombinasi keempatnya menciptakan sistem jaring pengaman sosial (social safety net) yang jauh lebih komprehensif dibandingkan sistem yang hanya mengandalkan pajak dan bantuan sosial pemerintah semata.

5. Titik Temu dengan Sila Kelima

Cita-cita "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menuntut adanya mekanisme yang memastikan kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir orang. ZISWAF menyediakan kerangka operasional yang telah teruji secara historis selama lebih dari 14 abad untuk mewujudkan cita-cita tersebut bukan sebagai program karitatif semata, tetapi sebagai bagian struktural dari sistem ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, optimalisasi ZISWAF (misalnya melalui digitalisasi zakat, wakaf produktif, dan integrasi dengan program pengentasan kemiskinan negara) menjadi salah satu jalan strategi untuk mewujudkan sila kelima Pancasila secara nyata.

Kesimpulan Bab

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Pancasila dan ekonomi Islam bukanlah dua sistem nilai yang terpisah, apalagi bertentangan, melainkan dua bahasa yang berbicara tentang cita-cita yang sama: kehidupan bersama yang bertuhan, adil, bersatu, demokratis, dan sejahtera secara merata. Ringkasan titik temunya sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa

- Konsep Islam : Tauhid Ekonomi & Kepemilikan Mutlak Allah

- Esensi : Harta adalah amanah, bukan hak mutlak manusia

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Konsep Islam : Al-'Adl (Keadilan)

- Esensi : Transaksi dan hubungan ekonomi harus adil dan menjunjung martabat manusia

Persatuan Indonesia

- Konsep Islam : Ukhuwwah Islamiyyah

- Esensi : Solidaritas ekonomi lintas wilayah dan golongan

Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan

- Konsep Islam : Syura Ekonomi

- Esensi : Keputusan ekonomi diambil secara kolektif demi maslahat bersama

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Konsep Islam : ZISWAF

- Esensi : Distribusi kekayaan terlembagakan untuk pemerataan kesejahteraan

Dengan memahami titik temu ini, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat diposisikan bukan sebagai proyek eksklusif kelompok agama tertentu, melainkan sebagai jalan strategis untuk mewujudkan cita-cita Pancasila itu sendiri sebuah sistem ekonomi yang berketuhanan, berkeadilan, bersatu, demokratis, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.