Bernessa Eka Emilia

 BAB 14 KEBIJAKAΝ ΕΚΟΝΟMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI Seluruh gagasan mengenai sistem keuangan, fiskal, dan kelembagaan ekonomi kerakyatan berbasis integrasi Pancasila dan Islam yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya pada akhirnya harus dipertemukan dengan satu pertanyaan mendasar: bagaimana kerangka konstitusi negara mewadahi dan melegitimasi seluruh gagasan tersebut? Sebuah gagasan ekonomi, betapa pun ideal secara filosofis, tidak akan memiliki daya laku (efficacy) tanpa dasar hukum yang kokoh serta kelembagaan yang mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan konkret. Bab ini membahas bagaimana kebijakan ekonomi integratif ditempatkan dalam bingkai konstitusional Indonesia, dimulai dari sinergi antara Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip ekonomi Islam, perkembangan dan tantangan regulasi ekonomi syariah nasional, peran negara dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat sebagai amanat ganda konstitusi dan syariah, kebijakan industri halal nasional sebagai agenda p...

 BAB 13 MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA Setelah pada bab-bab sebelumnya dibahas konstruksi sistem keuangan, fiskal, dan kelembagaan ekonomi kerakyatan berbasis integrasi Pancasila dan Islam, bab ini mengajak pembaca untuk memperluas cakrawala dengan menempatkan gagasan tersebut dalam konteks perbandingan global. Sebuah gagasan besar tidak lahir dalam ruang hampa; ia perlu diuji, diperkaya, dan ditempatkan dalam dialog dengan model-model ekonomi alternatif yang telah berkembang di berbagai belahan dunia. Bab ini membahas ekonomi sosial pasar Jerman, ekonomi kesejahteraan Skandinavia, teori dependensia Amerika Latin, tren global Islamic Social Finance, konvergensi antara Sustainable Development Goals dan maqashid syariah, hingga visi dan strategi Indonesia untuk menjadi episentrum ekonomi syariah dunia. Tujuan utama bab ini bukan sekadar memaparkan model-model ekonomi tersebut secara deskriptif, melainkan menguji kompatibilitas, mengambil pelajaran, dan mengidentifika...

 BAB 12 WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN Ekonomi kerakyatan merupakan gagasan besar yang telah lama digagas oleh para pendiri bangsa, khususnya Mohammad Hatta, sebagai antitesis terhadap sistem ekonomi kapitalisme liberal yang menempatkan modal sebagai penguasa tunggal proses produksi. Ekonomi kerakyatan menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus digerakkan oleh dan untuk rakyat banyak, bukan hanya oleh segelintir pemilik modal besar, dengan koperasi sebagai wujud kelembagaan utamanya. Bab ini membahas bagaimana tiga instrumen yang berakar dari tradisi Islam, yaitu wakaf, zakat, dan koperasi syariah, dapat diposisikan sebagai pilar-pilar yang saling menguatkan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Pembahasan dalam bab ini disusun secara sistematis, dimulai dari kajian koperasi syariah sebagai perpaduan asas kekeluargaan Pancasila dan prinsip syirkah dalam Islam, dilanjutkan dengan peran zakat sebagai instrumen redistribusi dan penguatan ekono...

BAB 11 SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen terpenting negara dalam mengelola perekonomian, karena melalui kebijakan fiskal negara menghimpun sumber daya dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fiskal bukan sekadar persoalan teknis akuntansi negara, melainkan cerminan filosofi bernegara: bagaimana suatu bangsa memandang relasi antara individu, harta, dan tanggung jawab kolektif terhadap sesama warga negara. Bab ini membahas gagasan sistem fiskal berbasis keadilan dan kemaslahatan, yang berupaya menyatukan prinsip-prinsip fiskal Pancasila dengan instrumen-instrumen fiskal Islam ke dalam satu konstruksi yang koheren dan aplikatif bagi Indonesia sebagai negara dengan konstitusi Pancasila dan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Pembahasan dalam bab ini disusun secara sistematis, dimulai dari perbandingan filosofis antara sistem fiskal Pancasila dan instrumen fiskal Islam, ...