BAB 13 : Model-Model Ekonomi Alternatif dan Relevasinya

 BAB 13

MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA

Setelah pada bab-bab sebelumnya dibahas konstruksi sistem keuangan, fiskal, dan kelembagaan ekonomi kerakyatan berbasis integrasi Pancasila dan Islam, bab ini mengajak pembaca untuk memperluas cakrawala dengan menempatkan gagasan tersebut dalam konteks perbandingan global. Sebuah gagasan besar tidak lahir dalam ruang hampa; ia perlu diuji, diperkaya, dan ditempatkan dalam dialog dengan model-model ekonomi alternatif yang telah berkembang di berbagai belahan dunia. Bab ini membahas ekonomi sosial pasar Jerman, ekonomi kesejahteraan Skandinavia, teori dependensia Amerika Latin, tren global Islamic Social Finance, konvergensi antara Sustainable Development Goals dan maqashid syariah, hingga visi dan strategi Indonesia untuk menjadi episentrum ekonomi syariah dunia.

Tujuan utama bab ini bukan sekadar memaparkan model-model ekonomi tersebut secara deskriptif, melainkan menguji kompatibilitas, mengambil pelajaran, dan mengidentifikasi peluang sintesis antara model-model global tersebut dengan konstruksi sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sehingga Indonesia dapat merumuskan jalannya sendiri yang percaya diri, tidak sekadar mengekor model asing maupun menutup diri dari pembelajaran global.

A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif

A.1 Sejarah dan Filosofi Ekonomi Sosial Pasar Jerman

Ekonomi sosial pasar (Soziale Marktwirtschaft) merupakan model ekonomi yang dikembangkan Jerman Barat pasca Perang Dunia Kedua, digagas oleh sejumlah ekonom yang tergabung dalam mazhab Freiburg, khususnya Walter Eucken dan Alfred Muller-Armack, serta diimplementasikan secara politik oleh Ludwig Erhard yang kemudian dikenal sebagai arsitek "keajaiban ekonomi Jerman (Wirtschaftswunder). Filosofi dasar model ini adalah menggabungkan kebebasan pasar (marktwirtschaft) dengan tanggung jawab sosial negara (soziale), sehingga mekanisme pasar bebas tetap dipertahankan sebagai penggerak efisiensi dan inovasi ekonomi, namun disertai jaring pengaman sosial yang kuat serta regulasi ketat untuk mencegah monopoli dan praktik usaha yang tidak adil.

Model ini secara filosofis menolak dua ekstrem sekaligus: kapitalisme laissez-faire yang membiarkan pasar bekerja tanpa intervensi sama sekali, serta sosialisme terencana (planned economy) yang menempatkan negara sebagai pengendali penuh seluruh aktivitas ekonomi. Jerman memilih jalan tengah, di mana negara berperan sebagai wasit (ordnungspolitik) yang memastikan persaingan pasar berjalan adil, sembari menyediakan jaminan sosial yang memadai bagi warga negara melalui sistem asuransi sosial wajib yang mencakup asuransi kesehatan, pensiun, dan tunjangan pengangguran yang dibiayai bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

A.2 Pilar Utama Ekonomi Sosial Pasar

Terdapat beberapa pilar utama yang menopang keberhasilan ekonomi sosial pasar Jerman. Pertama, kebijakan persaingan usaha (Wettbewerbspolitik) yang ketat, dengan otoritas antimonopoli yang kuat untuk mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi pada segelintir korporasi. Kedua, sistem kemitraan sosial (Sozialpartnerschaft) antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, yang dikenal dengan model co-determination (Mitbestimmung), di mana perwakilan pekerja memiliki kursi dalam dewan pengawas perusahaan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan strategis. Ketiga, sistem pendidikan vokasi ganda (dual education system) yang memadukan pendidikan formal dengan pelatihan kerja langsung di industri, sehingga menghasilkan tenaga kerja terampil yang sangat kompetitif di pasar tenaga kerja global.

A.3 Titik Kompatibilitas dengan Sistem Integratif Pancasila-Islam

Terdapat sejumlah titik kompatibilitas yang kuat antara filosofi ekonomi sosial pasar Jerman dengan sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam yang dibahas dalam buku ini. Penolakan. Jerman terhadap laissez-faire murni dan sosialisme terencana sekaligus, dengan memilih jalan. tengah yang menyeimbangkan kebebasan usaha dan tanggung jawab sosial, sangat sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan Pancasila yang juga menolak baik kapitalisme liberal maupun etatisme (dominasi negara) yang berlebihan. Prinsip kemitraan sosial (Sozialpartnerschaft) Jerman juga beresonansi kuat dengan prinsip syirkah dalam Islam yang menekankan kerja sama dan pembagian hasil yang adil antara pemilik modal dan pekerja..

Meski demikian, terdapat pula perbedaan penting yang perlu dicermati. Ekonomi sosial pasar Jerman tetap mempertahankan instrumen bunga sebagai bagian integral dari sistem keuangannya, sesuatu yang secara fundamental ditolak dalam sistem integratif Pancasila-Islam. Selain itu, jaring pengaman sosial Jerman sepenuhnya dibiayai melalui skema asuransi sosial dan pajak yang tinggi, tanpa mengintegrasikan instrumen filantropi keagamaan seperti zakat dan wakaf sebagaimana konsep yang dikembangkan dalam sistem integratif. Dengan demikian, Indonesia dapat mengadopsi semangat jalan tengah dan kemitraan sosial ala Jerman, namun perlu mensubstitusi instrumen berbasis bunga dengan instrumen bagi hasil syariah, serta memperkaya jaring pengaman sosialnya dengan instrumen zakat dan wakaf yang tidak dimiliki model Jerman.

A.4 Pelajaran Konkret bagi Indonesia

Dari model ekonomi sosial pasar Jerman, Indonesia dapat mengambil pelajaran konkret berupa pentingnya penguatan otoritas persaingan usaha yang independen dan bertaji untuk mencegah monopoli serta kartel yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil, penguatan sistem pendidikan vokasi ganda yang memadukan pendidikan formal dengan pelatihan kerja langsung di industri guna mengatasi ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia usaha, serta pengembangan model kemitraan sosial yang melibatkan perwakilan pekerja dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, sebuah praktik yang dapat diadaptasi ke dalam konteks koperasi syariah dan perusahaan berskala menengah-besar di Indonesia.

B. Ekonomi Kesejahteraan Skandinavia: Pelajaran bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam

B.1 Karakteristik Model Kesejahteraan Skandinavia

Model ekonomi kesejahteraan Skandinavia, yang dipraktikkan oleh Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia, dikenal sebagai salah satu model negara kesejahteraan (welfare state) paling komprehensif di dunia, dengan cakupan layanan publik yang sangat luas: pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan universal yang hampir seluruhnya dibiayai negara, tunjangan pengangguran dan cuti orang tua yang generatif, hingga sistem pensiun yang menjamin kehidupan layak di masa tua. Seluruh jaminan sosial ini dibiayai melalui tingkat perpajakan yang sangat tinggi, dengan tarif pajak penghasilan yang dapat mencapai lebih dari separuh pendapatan bagi kelompok berpenghasilan tinggi, disertai pajak pertambahan nilai yang juga relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain.

B.2 Prasyarat Keberhasilan Model Skandinavia

Keberhasilan model kesejahteraan Skandinavia tidak dapat dilepaskan dari sejumlah prasyarat struktural yang khas, di antaranya tingkat kepatuhan pajak yang sangat tinggi (mendekati sempurna) yang didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang efisien dan tingkat korupsi yang sangat rendah, tingkat kepercayaan sosial (social trust) antar warga negara dan terhadap institusi pemerintah yang tinggi, homogenitas sosial-budaya yang relatif tinggi (meskipun kini mulai berubah seiring migrasi), serta jumlah penduduk yang relatif kecil sehingga memudahkan pengelolaan dan pemerataan distribusi layanan publik secara nasional.

B.3 Tantangan Replikasi Model Skandinavia di Indonesia

Model kesejahteraan Skandinavia menghadapi tantangan replikasi yang signifikan apabila diterapkan secara langsung di Indonesia, mengingat perbedaan struktural yang mendasar tax ratio Indonesia masih jauh di bawah negara-negara Skandinavia, sektor informal Indonesia masih sangat besar sehingga basis pajak sulit diperluas secara cepat, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah masih perlu terus dibangun, serta jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan tersebar di ribuan pulau membuat pemerataan layanan publik secara merata jauh lebih menantang secara logistik dibandingkan negara-negara Skandinavia yang kompak secara geografis.

B.4 Pelajaran yang Dapat Diadaptasi: Demokrasi Ekonomi Berbasis Kepercayaan

Meskipun replikasi penuh model Skandinavia sulit dilakukan, terdapat pelajaran mendasar yang tetap relevan bagi pengembangan demokrasi ekonomi Pancasila-Islam, yaitu pentingnya membangun kepercayaan sosial (social trust) sebagai fondasi keberhasilan sistem kesejahteraan apa pun. Dalam konteks Indonesia, kepercayaan sosial ini dapat dibangun tidak semata melalui institusi negara, tetapi juga melalui institusi keagamaan dan sosial yang telah lama dipercaya masyarakat, seperti masjid, pesantren, dan lembaga amil zakat yang kredibel. Alih-alih menempatkan negara sebagai satu-satunya penyedia jaminan sosial sebagaimana model Skandinavia, sistem integratif Pancasila-Islam dapat membangun demokrasi ekonomi berbasis kepercayaan berlapis, di mana negara, lembaga keagamaan, dan komunitas sipil bersama-sama memikul tanggung jawab penyediaan jaminan kesejahteraan, sehingga beban tidak sepenuhnya bertumpu pada kapasitas fiskal negara semata sebagaimana telah dibahas pada Bab 11.

C. Teori Dependensia Amerika Latin dan Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam

C.1 Pokok-Pokok Teori Dependensia

Teori dependensia (dependency theory) muncul dari pemikiran para ekonom Amerika Latin pada pertengahan abad ke-20, khususnya Raul Prebisch dan para pemikir yang tergabung dalam mazhab strukturalisme Amerika Latin, sebagai kritik terhadap teori pembangunan modernisasi yang berasumsi bahwa negara-negara berkembang (periphery) akan otomatis mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju (core) apabila mengikuti jalur pembangunan yang sama seperti yang telah ditempuh negara maju. Teori dependensia berargumen sebaliknya, bahwa hubungan ekonomi antara negara periphery dan negara core justru bersifat eksploitatif dan mengekalkan ketergantungan, karena negara periphery cenderung terjebak sebagai pengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah, sementara negara core menguasai sektor manufaktur dan teknologi bernilai tambah tinggi, sehingga nilai tukar perdagangan (terms of trade) secara struktural merugikan negara periphery dari waktu ke waktu.

C.2 Relevansi Kritik Dependensia bagi Negara-Negara Berkembang Mayoritas Muslim

Kritik teori dependensia memiliki relevansi yang kuat bagi banyak negara berkembang mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, yang secara historis juga terjebak dalam pola ekspor komoditas mentah (minyak sawit, batu bara, hasil tambang) tanpa hilirisasi industri yang memadai, sementara produk manufaktur bernilai tambah tinggi masih banyak diimpor dari negara-negara maju. Pola ketergantungan semacam ini menciptakan kerentanan ekonomi struktural, karena perekonomian nasional menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global yang tidak dapat dikendalikan oleh kebijakan domestik, sekaligus menghambat terciptanya lapangan. kerja bernilai tambah tinggi yang dibutuhkan untuk menyerap angkatan kerja produktif dalam jumlah besar.

C.3 Konsep Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam memiliki khazanah pemikiran yang relevan untuk menjawab tantangan ketergantungan. ekonomi ini, khususnya melalui konsep al-istighna (kemandirian atau kecukupan diri) dan penekanan terhadap pentingnya penguasaan atas sarana produksi (wasail al-intaj) sebagai bagian dari upaya mewujudkan izzah (kemuliaan dan kedaulatan) suatu bangsa. Konsep ini menekankan bahwa umat Islam, dan oleh karenanya negara-negara Muslim, seyogianya tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya dalam hal pangan, energi, dan teknologi strategis, karena ketergantungan yang berlebihan berpotensi menempatkan suatu bangsa dalam posisi rentan dan mudah didikte oleh kepentingan pihak luar.

C.4 Strategi Kemandirian Ekonomi Berbasis Nilai bagi Indonesia

Mengacu pada kritik teori dependensia dan konsep kemandirian dalam perspektif Islam, Indonesia perlu merumuskan strategi kemandirian ekonomi yang konkret, mencakup percepatan hilirisasi industri sumber daya alam agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, bukan sekadar mengekspor bahan mentah; penguatan kedaulatan pangan melalui swasembada komoditas strategis; pengembangan kemandirian energi melalui diversifikasi sumber energi terbarukan; serta penguatan riset dan pengembangan teknologi dalam negeri agar tidak selamanya bergantung pada impor teknologi dari negara maju. Strategi kemandirian ini sejatinya juga selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, bukan dikuasai kepentingan asing.

D. Islamic Social Finance: Tren Global dan Peluang bagi Indonesia

D.1 Definisi dan Cakupan Islamic Social Finance

Islamic Social Finance (keuangan sosial Islam) merujuk pada seluruh instrumen keuangan berbasis nilai Islam yang bertujuan mengatasi masalah sosial dan mempromosikan kesejahteraan bersama, mencakup instrumen wajib seperti zakat, instrumen sukarela seperti wakaf, infak, dan sedekah, serta instrumen hibrida yang memadukan aspek sosial dan komersial seperti sukuk sosial dan mikrofinansial syariah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Berbeda dari keuangan syariah komersial (Islamic commercial finance) yang berorientasi profit seperti perbankan syariah, keuangan sosial Islam berorientasi utama pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan kelompok rentan, meskipun keduanya semakin banyak disinergikan melalui instrumen hibrida.

D.2 Tren Global Islamic Social Finance

Perkembangan Islamic Social Finance secara global menunjukkan tren yang menggembirakan, dengan nilai aset keuangan syariah dunia yang diperkirakan terus tumbuh dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin diakuinya keuangan sosial Islam sebagai instrumen yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Lembaga keuangan multilateral seperti Islamic Development Bank (IDB) telah menjadi motor penggerak penting dalam mempromosikan inovasi Islamic Social Finance di berbagai negara anggotanya, termasuk pemberian penghargaan bagi inovasi-inovasi terbaik, sebagaimana penghargaan Prize for Impactful Achievement in Islamic Economy yang pernah diraih Indonesia atas inovasi Cash Waqf Linked Sukuk.

D.3 Inovasi Instrumen Islamic Social Finance Kontemporer

Sejumlah inovasi instrumen Islamic Social Finance terus bermunculan di tingkat global maupun domestik, di antaranya sukuk sosial (social sukuk) yang menghimpun dana investor untuk membiayai proyek-proyek sosial dengan struktur syariah, zakat-based microfinance yang memadukan penyaluran zakat produktif dengan pendampingan usaha mikro sebagaimana telah dibahas pada Bab 12, waqf-linked investment yang menghubungkan dana wakaf dengan instrumen investasi produktif seperti Cash Waqf Linked Sukuk dan Cash Waqf Linked Deposito yang telah dikembangkan Indonesia, serta platform filantropi digital berbasis teknologi finansial (fintech syariah) yang mempermudah masyarakat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara daring dengan transparansi penyaluran yang dapat dipantau secara real time.

D.4 Peluang dan Posisi Strategis Indonesia dalam Islamic Social Finance Global

Indonesia memiliki peluang strategis yang sangat besar dalam pengembangan Islamic Social Finance global, mengingat populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai sekitar 245 juta jiwa, tingkat kedermawanan masyarakat yang tinggi, serta ekosistem kelembagaan zakat dan wakaf yang telah relatif mapan dibandingkan banyak negara Muslim lainnya. Inovasi Cash Waqf Linked Sukuk yang dikembangkan Indonesia telah diakui secara internasional sebagai salah satu terobosan penting dalam Islamic Social Finance global, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk tidak sekadar menjadi pengikut, melainkan pionir inovasi keuangan sosial Islam yang dapat direplikasi oleh negara-negara Muslim lainnya. Tantangan ke depan adalah memastikan inovasi-inovasi tersebut dapat ditingkatkan skalanya (scaling up) agar dampaknya benar-benar signifikan dibandingkan besarnya potensi yang dimiliki.

E. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Maqashid Syariah: Konvergensi Global

E.1 Gambaran Umum Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mencakup tujuh belas tujuan yang saling terkait, meliputi pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, energi bersih, pertumbuhan ekonomi yang layak, pengurangan ketimpangan, kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, hingga kemitraan global untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. SDGs dirancang untuk dicapai secara bertahap hingga tahun 2030, dengan melibatkan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara bersama-sama.

E.2 Konsep Maqashid Syariah sebagai Kerangka Etika Islam

Sebagaimana telah disinggung pada Bab 11, maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) merupakan kerangka konseptual dalam ushul fikih yang mengidentifikasi lima tujuan pokok yang hendak dilindungi oleh syariat Islam, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama kontemporer seperti Jasser Auda telah mengembangkan lebih lanjut kerangka maqashid ini agar tidak hanya berhenti pada perlindungan yang bersifat defensif (preventif terhadap kerusakan), tetapi juga mencakup dimensi pengembangan (developmental), termasuk pengembangan hak asasi manusia, kebebasan berpikir, keadilan sosial, serta pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

E.3 Titik Konvergensi antara SDGs dan Maqashid Syariah

Kajian komparatif antara SDGs dan maqashid syariah menunjukkan tingkat konvergensi yang tinggi pada banyak aspek. Tujuan SDGs untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan. kelaparan beresonansi langsung dengan maqashid perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Tujuan pendidikan berkualitas selaras dengan maqashid perlindungan akal (hifz al-aql). Tujuan kesehatan yang baik dan air bersih juga merupakan bagian dari perlindungan jiwa. Tujuan pengurangan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi yang layak selaras dengan maqashid perlindungan harta (hifz al-mal) sekaligus prinsip keadilan distributif yang menjadi ruh ekonomi Islam. Bahkan tujuan penanganan perubahan iklim dan konsumsi berkelanjutan dapat dipahami sebagai perluasan kontemporer dari konsep khalifah fil ardh (manusia sebagai pemelihara bumi) yang menjadi salah satu prinsip dasar pandangan dunia Islam terhadap relasi manusia dan alam.

E.4 Nilai Tambah Perspektif Maqashid dalam Implementasi SDGs di Indonesia

Meskipun terdapat konvergensi yang kuat, kerangka maqashid syariah menawarkan nilai tambah tersendiri dalam implementasi SDGs di Indonesia, yaitu dimensi motivasi spiritual yang melekat. Berbeda dari SDGs yang bersifat sekuler dan berbasis kesepakatan antar negara, maqashid syariah menempatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tersebut sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab keagamaan setiap Muslim, sehingga berpotensi mendorong partisipasi masyarakat secara lebih sukarela dan tulus dibandingkan pendekatan yang semata berbasis kewajiban administratif negara. Integrasi kerangka maqashid syariah ke dalam strategi pencapaian SDGs nasional, misalnya melalui kampanye yang menghubungkan target-target SDGs dengan nilai-nilai keagamaan yang telah dipahami luas oleh masyarakat Muslim Indonesia, berpotensi mempercepat pencapaian target-target tersebut secara lebih efektif dibandingkan pendekatan yang murni teknokratis.

F. Indonesia sebagai Episentrum Ekonomi Syariah Dunia: Visi dan Strategi

F.1 Posisi Terkini Indonesia dalam Peta Ekonomi Syariah Global

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) yang disusun DinarStandard bersama Indonesia Halal Lifestyle Center, posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) mengalami dinamika yang perlu dicermati secara jujur. Pada laporan SGIE 2024/2025, Indonesia sempat mempertahankan posisi ketiga dunia dengan skor GIEI 99,9, di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Namun pada laporan SGIE 2025/2026 terbaru, Indonesia mengalami penurunan satu peringkat ke posisi keempat dunia dengan skor 96, berada di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, bahkan sektor perbankan syariah Indonesia secara spesifik tercatat turun dari peringkat enam ke peringkat tujuh dunia.

Meskipun mengalami penurunan peringkat keseluruhan, Indonesia tetap menunjukkan keunggulan kompetitif yang menonjol pada sejumlah sektor spesifik, tercatat sebagai negara nomor satu dunia pada sektor modest fashion, peringkat ketiga dunia pada sektor makanan halal serta media dan rekreasi Islami, dan peringkat keempat dunia pada sektor farmasi halal serta kosmetik halal. Data OJK turut mencatat rasio kecukupan modal (CAR) perbankan syariah Indonesia yang mencapai sekitar 25 persen dengan return on asset yang terus membaik, menunjukkan fundamental kelembagaan perbankan syariah yang sesungguhnya cukup sehat, meskipun belum diiringi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang signifikan dibandingkan perbankan konvensional.

F.2 Paradoks Indonesia: Raksasa Konsumen, Bukan Produsen Utama

Sejumlah pengamat ekonomi syariah, termasuk lembaga riset independen, mengidentifikasi paradoks mendasar dalam posisi Indonesia di kancah ekonomi syariah global, yaitu Indonesia masih lebih dikenal sebagai konsumen terbesar produk ekonomi syariah dibandingkan sebagai produsen utama ekonomi Islam dunia. Kondisi ini cukup kontras mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan jutaan pelaku usaha mikro kecil menengah, ekosistem keuangan syariah yang terus tumbuh, industri makanan dan minuman yang luas, serta jaringan pesantren, masjid, dan lembaga sosial Islam di seluruh negeri yang semestinya menjadi modal sosial dan kelembagaan yang sangat kuat untuk menjadi produsen dan eksportir utama produk halal dunia, bukan sekadar pasar tujuan bagi produk halal dari negara lain.

F.3 Faktor Penyebab Belum Optimalnya Potensi Indonesia

Sejumlah faktor diidentifikasi sebagai penyebab belum optimalnya konversi potensi besar Indonesia menjadi daya saing global yang sepadan, di antaranya fragmentasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang menangani ekonomi syariah, sehingga koordinasi kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi meskipun telah ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang berperan mengorkestrasi kebijakan lintas sektor, keterbatasan skala industri halal nasional yang mayoritas masih didominasi usaha mikro kecil menengah dengan kapasitas ekspor terbatas; standar dan sertifikasi halal yang belum sepenuhnya harmonis dengan standar internasional sehingga menghambat daya saing ekspor; serta digitalisasi ekosistem ekonomi syariah yang masih perlu terus diperkuat agar mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih agresif dalam pemasaran digital produk halal ke pasar global.

F.4 Visi dan Strategi Menuju Episentrum Ekonomi Syariah Dunia

Untuk pertama kalinya, sektor ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi bagian yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, menunjukkan komitmen politik yang semakin kuat untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap. Sejumlah strategi konkret dapat dirumuskan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai episentrum ekonomi syariah dunia, meliputi percepatan hilirisasi dan peningkatan skala industri halal nasional agar mampu menembus pasar ekspor global, bukan sekadar melayani pasar domestik; penguatan dan harmonisasi standar sertifikasi halal nasional dengan standar internasional untuk memudahkan penetrasi produk Indonesia ke pasar global; optimalisasi peran lembaga seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai motor pembiayaan strategis bagi industri halal nasional melalui pengelolaan aset negara dan investasi langsung; serta penguatan kelembagaan KNEKS agar mampu mengoordinasikan kebijakan lintas sektor secara lebih efektif dan terintegrasi.

Selain itu, diperlukan pula penguatan riset dan inovasi produk keuangan sosial Islam. sebagaimana telah dirintis melalui Cash Waqf Linked Sukuk, perluasan literasi ekonomi syariah di kalangan generasi muda melalui pendidikan formal maupun informal, penguatan konektivitas digital ekosistem ekonomi syariah nasional agar pelaku usaha mikro kecil menengah berbasis syariah dapat lebih mudah menjangkau pasar domestik maupun internasional, serta pemanfaatan diplomasi ekonomi melalui forum-forum kerja sama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam untuk memperluas jaringan pasar produk halal dan keuangan syariah Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar dunia, momentum kebijakan yang semakin kuat, serta modal sosial-kelembagaan yang unik, Indonesia memiliki peluang nyata untuk tidak sekadar kembali ke posisi tiga besar, melainkan menjadi pemimpin sesungguhnya (bukan hanya berpotensi menjadi pemimpin) ekonomi syariah dunia, asalkan evaluasi yang jujur terhadap penurunan peringkat saat ini benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis dan terukur, bukan sekadar retorika optimisme tanpa aksi konkret.

Rangkuman Bab

Bab ini menempatkan konstruksi sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam dalam konteks perbandingan global. Ekonomi sosial pasar Jerman menawarkan pelajaran tentang jalan tengah antara kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial, dengan model kemitraan sosial yang kompatibel dengan prinsip syirkah, meskipun perlu disubstitusi instrumen bunganya dengan instrumen bagi hasil syariah. Ekonomi kesejahteraan Skandinavia mengajarkan pentingnya kepercayaan sosial sebagai fondasi kesejahteraan, yang dalam konteks Indonesia dapat dibangun melalui kepercayaan berlapis antara negara dan institusi keagamaan. Teori dependensia Amerika Latin mengingatkan bahaya ketergantungan ekonomi struktural, yang dijawab Islam melalui konsep kemandirian (al-istighna) dan penguasaan sarana produksi sebagai wujud izzah bangsa.

Islamic Social Finance menunjukkan tren global yang terus berkembang, dengan Indonesia memiliki peluang strategis besar melalui inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk yang telah diakui secara internasional. Konvergensi antara SDGs dan maqashid syariah menunjukkan bahwa agenda pembangunan global dan nilai-nilai Islam sesungguhnya berjalan seiring, dengan maqashid syariah menawarkan dimensi motivasi spiritual yang memperkuat partisipasi masyarakat. Terakhir, meskipun sempat berada di posisi tiga besar dunia, Indonesia mengalami penurunan peringkat dalam Global Islamic Economy Indicator terbaru, menunjukkan paradoks sebagai raksasa konsumen namun belum menjadi produsen utama ekonomi syariah dunia. Visi Indonesia sebagai episentrum ekonomi syariah dunia memerlukan strategi konkret: hilirisasi industri halal, harmonisasi standar sertifikasi, penguatan kelembagaan lintas sektor, dan optimalisasi instrumen pembiayaan strategis, agar potensi besar yang dimiliki benar-benar terkonversi menjadi kepemimpinan nyata di panggung ekonomi syariah global.