BAB 14 : Kebijakan Ekonomi Integratif dalam Kerangka Konstitusi

 BAB 14

KEBIJAKAΝ ΕΚΟΝΟMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

Seluruh gagasan mengenai sistem keuangan, fiskal, dan kelembagaan ekonomi kerakyatan berbasis integrasi Pancasila dan Islam yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya pada akhirnya harus dipertemukan dengan satu pertanyaan mendasar: bagaimana kerangka konstitusi negara mewadahi dan melegitimasi seluruh gagasan tersebut? Sebuah gagasan ekonomi, betapa pun ideal secara filosofis, tidak akan memiliki daya laku (efficacy) tanpa dasar hukum yang kokoh serta kelembagaan yang mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan konkret. Bab ini membahas bagaimana kebijakan ekonomi integratif ditempatkan dalam bingkai konstitusional Indonesia, dimulai dari sinergi antara Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip ekonomi Islam, perkembangan dan tantangan regulasi ekonomi syariah nasional, peran negara dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat sebagai amanat ganda konstitusi dan syariah, kebijakan industri halal nasional sebagai agenda pembangunan, hingga reformasi kelembagaan otoritas yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

Pembahasan dalam bab ini disusun dengan menempatkan teks konstitusi sebagai titik tolak, kemudian menelusuri bagaimana teks tersebut diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan sektoral, hingga struktur kelembagaan yang menjalankannya sehari-hari. Pendekatan ini penting agar pembahasan tidak berhenti pada tataran filosofis semata, melainkan sampai pada persoalan teknis-kelembagaan yang konkret, karena pada akhirnya keberhasilan sistem ekonomi integratif diukur bukan dari keindahan gagasannya di atas kertas, melainkan dari sejauh mana ia benar-benar mengubah kehidupan ekonomi rakyat Indonesia secara nyata.

A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional

A.1 Makna dan Sejarah Perumusan Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu pasal paling fundamental dalam konstitusi Indonesia yang mengatur dasar perekonomian nasional. Ayat pertama menegaskan. bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat kedua menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ditambahkan pula ayat keempat yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Interpretasi yang saling memperkaya ini menunjukkan bahwa Pasal 33 dan prinsip ekonomi Islam bukan dua sistem nilai yang berdiri sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan dapat dipertemukan. Sebagai satu kerangka konstitusional-syariah yang koheren. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang di bidang sumber daya alam, misalnya putusan-putusan yang membatalkan ketentuan yang dinilai terlalu liberal dalam pengelolaan. sumber daya air dan energi, pada dasarnya telah menegaskan kembali semangat penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33, sebuah semangat yang secara substantif selaras dengan larangan monopoli sumber daya milik bersama dalam fikih Islam, meskipun putusan-putusan tersebut tidak secara eksplisit merujuk pada sumber hukum Islam.

A.4 Implikasi Praktis bagi Kebijakan Ekonomi Nasional

Sinergi konstitusional ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi perumusan kebijakan ekonomi nasional, di antaranya penguatan legitimasi bagi kebijakan yang membatasi monopoli dan penguasaan berlebihan atas sumber daya strategis oleh segelintir korporasi, penguatan dasar hukum bagi kebijakan redistribusi kekayaan melalui instrumen fiskal dan filantropi Islam yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta penguatan argumentasi bagi kebijakan yang memprioritaskan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan investasi asing maupun domestik yang bersifat eksploitatif, sejalan dengan semangat kedaulatan ekonomi yang menjadi ruh kedua sistem nilai tersebut.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah bahwa sinergi ini memberikan kerangka argumentasi yang lebih kaya bagi para pembuat kebijakan dan pembentuk undang-undang ketika merumuskan peraturan-peraturan turunan dari Pasal 33, misalnya undang-undang di bidang pertambangan, kehutanan, sumber daya air, dan energi, agar senantiasa merujuk pada dua sumber legitimasi sekaligus: legitimasi konstitusional formal dan legitimasi nilai substantif yang bersumber dari kearifan keagamaan masyarakat mayoritas. Pendekatan dua sumber legitimasi ini berpotensi memperkuat penerimaan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang membatasi kepentingan modal besar demi kepentingan rakyat banyak, karena kebijakan tersebut tidak hanya dipandang sah secara hukum positif, tetapi juga dipandang sah secara nilai keagamaan yang dianut mayoritas warga negara.

B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan

B.1 Perkembangan Historis Regulasi Ekonomi Syariah

Perjalanan regulasi ekonomi syariah di Indonesia telah melalui beberapa fase penting. Fase awal ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang untuk pertama kalinya mengakomodasi prinsip bagi hasil, meskipun belum secara eksplisit menggunakan istilah 'syariah", disusul dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi bahkan sebelum payung hukum yang eksplisit tersedia. Fase penguatan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan payung hukum komprehensif bagi industri perbankan syariah, termasuk kewenangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa yang menjadi rujukan kepatuhan syariah produk perbankan.

Fase perluasan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia secara bertahap, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memperkuat tata kelola zakat nasional melalui penegasan peran BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. Fase konsolidasi ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai lembaga koordinasi lintas sektor, serta yang terbaru, masuknya ekonomi dan keuangan syariah secara eksplisit sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, menandakan babak baru di mana ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebagai sektor pelengkap, melainkan agenda pembangunan nasional yang setara dengan sektor-sektor strategis lainnya.

B.2 Capaian Terkini Ekosistem Regulasi Ekonomi Syariah

Data terkini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam ekosistem ekonomi syariah nasional. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total aset keuangan syariah Indonesia menembus angka lebih dari Rp3.000 triliun dengan pertumbuhan tahunan di kisaran delapan persen, mencakup aset perbankan syariah lebih dari Rp1.000 triliun dan aset industri keuangan non-bank syariah lebih dari Rp400 triliun. Perkembangan penting lainnya adalah transformasi status Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil merger tiga bank syariah milik negara yang telah dibahas pada Bab 10, yang kini secara resmi berstatus sebagai salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara, menegaskan komitmen negara dalam memperkuat institusi perbankan syariah sebagai bagian strategis dari sistem perbankan nasional, bukan sekadar anak usaha pelengkap dari bank-bank konvensional induknya.

Dari sisi sektor riil, kontribusi rantai nilai halal (halal value chain) terhadap Produk Domestik Bruto tercatat terus meningkat dari kuartal ke kuartal, menembus lebih dari seperempat total PDB nasional, sebuah angka yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan lagi sektor marginal, melainkan telah menjadi arus utama (mainstream) perekonomian nasional. Indeks literasi keuangan syariah nasional yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan juga menunjukkan lonjakan. signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meningkat berkali-kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, demikian pula indeks literasi ekonomi syariah yang dirilis Bank Indonesia yang juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, menandakan semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, meskipun tingkat literasi keuangan. syariah masih perlu terus didorong agar sepadan dengan besarnya pertumbuhan aset dan potensi pasar yang ada.

B.3 Tantangan Fragmentasi Kewenangan Regulasi

Meskipun ekosistem regulasi ekonomi syariah terus berkembang, tantangan mendasar yang masih dihadapi adalah fragmentasi kewenangan antar kementerian dan lembaga. Otoritas Jasa Keuangan mengatur aspek perbankan dan keuangan syariah, Kementerian Agama mengatur sertifikasi halal dan pengelolaan zakat-wakaf, Kementerian Koperasi dan UKM mengatur koperasi syariah, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian turut berperan dalam pengembangan industri halal dari sisi produksi dan perdagangan, sementara KNEKS berperan sebagai lembaga koordinasi lintas sektor namun dengan kewenangan yang masih terbatas pada fungsi koordinasi, sinkronisasi, perumusan rekomendasi, dan pemantauan kebijakan, tanpa kewenangan eksekusi langsung yang memadai.

Fragmentasi ini menyebabkan kebijakan ekonomi syariah nasional kerap berjalan secara parsial, tanpa arah kebijakan tunggal yang benar-benar terintegrasi lintas sektor. Sebagai ilustrasi konkret, program pengembangan pesantren sebagai basis ekonomi umat memerlukan koordinasi antara Kementerian Agama (yang membina pesantren), Kementerian Koperasi (yang membina unit usaha koperasi pesantren), Bank Indonesia dan OJK (yang mendukung akses pembiayaan syariah bagi pesantren), serta BAZNAS dan BWI (yang dapat menyalurkan dana zakat dan wakaf produktif bagi pemberdayaan ekonomi pesantren). Tanpa kelembagaan koordinatif yang cukup kuat, program semacam ini rentan berjalan tumpang tindih atau bahkan tidak berjalan sama sekali karena masing-masing kementerian dan lembaga menunggu inisiatif pihak lain.

B.4 Wacana Penguatan Kelembagaan menjadi Badan Setingkat Kementerian

Menjawab tantangan fragmentasi tersebut, muncul wacana kuat dari berbagai kalangan, termasuk pegiat ekonomi syariah dan kalangan akademisi, untuk meningkatkan status KNEKS dari komite koordinatif menjadi badan setingkat kementerian, dengan usulan nama seperti Badan Ekonomi Syariah, Badan Nasional Ekonomi Syariah, atau Badan Pengembangan Ekonomi Syariah, yang dipimpin oleh kepala badan setingkat menteri. Penguatan kelembagaan ini diusulkan mencakup dua aspek utama: penambahan fungsi eksekusi di samping fungsi koordinasi yang telah ada, sehingga badan tersebut tidak hanya merumuskan rekomendasi kebijakan, tetapi juga memiliki kewenangan dan anggaran untuk menjalankan program-program strategis secara langsung, serta penguatan struktur kelembagaan agar setara dengan kementerian sehingga memiliki daya tawar politik dan anggaran yang memadai dalam forum pengambilan kebijakan tingkat kabinet.

Diskursus mengenai penguatan kelembagaan ini telah mengemuka dalam berbagai forum akademik dan kebijakan, termasuk dalam kajian tim ekonomi syariah pada masa transisi pemerintahan, yang menunjukkan bahwa isu penguatan kelembagaan ini bukan sekadar wacana akademik, melainkan telah masuk ke dalam agenda politik-kebijakan riil. Terlepas dari perdebatan mengenai nama dan bentuk kelembagaan yang paling tepat, terdapat konsensus yang cukup luas bahwa kewenangan koordinasi semata, sebagaimana yang dimiliki KNEKS saat ini melalui landasan hukum setingkat Peraturan Presiden, tidak lagi memadai untuk mengelola kompleksitas ekosistem ekonomi syariah nasional yang semakin besar dan lintas sektor, sehingga diperlukan payung hukum yang lebih kuat, idealnya melalui undang-undang, untuk memberikan kewenangan yang lebih substansial bagi lembaga koordinator ekonomi syariah nasional di masa mendatang.

C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah

C.1 Konsep Dharuriyat dalam Hierarki Maqashid Syariah

Dalam kerangka maqashid al-syariah, para ulama ushul fikih membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan hierarkis berdasarkan tingkat kepentingannya. Dharuriyat (kebutuhan primer/pokok) merupakan tingkatan tertinggi yang mencakup hal-hal yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam keberlangsungan hidup manusia secara mendasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan, yang secara langsung berkaitan dengan lima maqashid pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang telah dibahas pada Bab 11. Hajiyyat (kebutuhan sekunder) mencakup hal-hal yang tidak mengancam keberlangsungan hidup namun dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban, seperti sarana transportasi dan alat komunikasi. Tahsiniyat (kebutuhan tersier) mencakup hal-hal yang bersifat pelengkap dan penyempurna kualitas hidup, seperti hiasan dan kemewahan.

Prioritas pemenuhan kebutuhan menurut kerangka ini harus dimulai dari dharuriyat terlebih dahulu, sebelum beranjak pada hajiyyat dan tahsiniyat, sebuah kaidah yang dalam ushul fikih dikenal dengan prinsip bahwa "kebutuhan dharuriyat harus didahulukan atas hajiyyat, dan hajiyyat harus didahulukan atas tahsiniyať. Kaidah hierarkis ini memiliki relevansi kuat bagi perumusan prioritas anggaran negara, di mana pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (pangan, kesehatan, perumahan, keamanan) seharusnya tidak dapat dikorbankan atau ditunda demi proyek-proyek pembangunan yang sifatnya lebih pada level hajiyyat maupun tahsiniyat, betapapun proyek tersebut tampak prestisius atau menarik secara politis.

C.2 Amanat Konstitusi terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pokok Rakyat

Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengamanatkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat melalui beberapa pasal kunci. Pasal 27 ayat 2 menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28H menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan. hidup yang baik dan sehat, serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Ketentuan-ketentuan ini secara tegas menempatkan pemenuhan dharuriyat rakyat bukan sebagai pilihan kebijakan yang bersifat karitatif dan bergantung pada belas kasihan penguasa, melainkan sebagai kewajiban konstitusional yang mengikat negara, yang dapat dituntut pemenuhannya oleh warga negara melalui mekanisme hukum, termasuk melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi apabila terdapat kebijakan negara yang dinilai bertentangan dengan amanat pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Karakter mengikat (binding) ini menjadi pembeda penting antara sistem kesejahteraan yang berbasis hak konstitusional dengan sistem yang semata bergantung pada kebijakan diskresioner pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai selera politik yang sedang berkuasa.

C.3 Konvergensi Amanat Konstitusi dan Syariah dalam Menjamin Dharuriyat

Terdapat konvergensi yang sangat kuat antara amanat konstitusional tersebut dengan konsep dharuriyat dalam maqashid syariah, keduanya menempatkan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sebagai tanggung jawab tertinggi yang harus didahulukan negara di atas kepentingan pembangunan lainnya. Konvergensi ini memberikan legitimasi ganda yang kuat bagi kebijakan negara untuk memprioritaskan anggaran dan sumber daya bagi pemenuhan pangan, kesehatan, perumahan layak, dan keamanan dasar rakyat, sebelum mengalokasikan sumber daya bagi proyek-proyek pembangunan yang sifatnya lebih pada level hajiyyat maupun tahsiniyat, seperti pembangunan infrastruktur monumental yang tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat kebanyakan.

Konvergensi ini juga memiliki implikasi metodologis penting bagi evaluasi kebijakan publik: suatu kebijakan anggaran negara dapat dievaluasi bukan hanya dari sisi kepatuhan formal terhadap ketentuan konstitusi semata, tetapi juga dari sisi sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan hierarki dharuriyat-hajiyyat-tahsiniyat. Sebagai contoh, ketika terjadi tekanan fiskal yang memaksa pemerintah memilih antara memangkas anggaran subsidi pangan bagi kelompok miskin atau memangkas anggaran pembangunan gedung pemerintahan yang megah, kerangka maqashid syariah memberikan panduan normatif yang jelas bahwa subsidi pangan (dharuriyat) harus tetap diprioritaskan dibandingkan pembangunan gedung (tahsiniyat), sebuah panduan yang secara substantif juga sejalan dengan semangat konstitusional perlindungan hak dasar rakyat.

C.4 Implementasi Konkret: Instrumen Fiskal, Zakat, dan Wakaf untuk Dharuriyat

Implementasi konkret dari amanat ganda ini dapat diwujudkan melalui sinergi berbagai instrumen yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Anggaran negara (APBN) diarahkan secara prioritas untuk membiayai program jaminan kesehatan nasional, subsidi pangan bagi kelompok rentan, serta program perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Zakat produktif dan zakat konsumtif disalurkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dharuriyat kelompok mustahik yang belum terjangkau program bantuan sosial pemerintah, khususnya di wilayah-wilayah yang secara administratif sulit dijangkau oleh sistem data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah.

Wakaf produktif diarahkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti rumah sakit wakaf dan lumbung pangan wakaf yang dapat menjadi cadangan pangan strategis di tingkat komunitas, sebuah model yang pernah dipraktikkan dalam sejarah Islam klasik melalui wakaf lumbung pangan yang berfungsi sebagai jaring pengaman pangan komunitas ketika terjadi masa paceklik. Sinergi ketiga instrumen ini (APBN, zakat, dan wakaf) memastikan bahwa pemenuhan dharuriyat rakyat tidak semata bertumpu pada kapasitas fiskal negara, melainkan didukung pula oleh mobilisasi sumber daya filantropi Islam yang telah dibahas secara mendalam pada Bab 11 dan Bab 12, sehingga terbentuk jaring pengaman berlapis yang lebih tangguh dibandingkan apabila hanya mengandalkan satu sumber daya semata.

D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan

D.1 Konsep Halal Value Chain sebagai Kerangka Kebijakan

Kebijakan industri halal nasional Indonesia dirancang dalam kerangka rantai nilai halal (halal value chain), yang tidak hanya mencakup sektor makanan dan minuman sebagaimana persepsi umum masyarakat, melainkan mencakup tujuh sektor utama: makanan halal, keuangan syariah, modest fashion, media dan rekreasi Islami, pariwisata ramah Muslim, farmasi halal, serta kosmetik halal. Pendekatan rantai nilai ini menekankan bahwa pengembangan industri halal harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan bahan baku halal, proses produksi yang tersertifikasi, hingga distribusi dan pemasaran produk halal, bukan sekadar berfokus pada sertifikasi produk akhir semata, yang selama ini menjadi titik lemah pendekatan. kebijakan industri halal generasi awal.

D.2 Masterplan Industri Halal Indonesia dan Kontribusi terhadap PDB

Pemerintah Indonesia melalui KNEKS telah menyusun Masterplan Industri Halal Indonesia sebagai peta jalan pengembangan industri halal nasional untuk periode jangka menengah, yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga terkait dalam merumuskan program dan kebijakan pengembangan industri halal secara lebih terarah, mencakup penetapan kawasan industri halal, penguatan rantal pasok bahan baku halal domestik agar tidak bergantung pada impor, serta pengembangan pusat-pusat unggulan (center of excellence) untuk masing-masing sektor prioritas dalam rantai nilai halal.

Data terbaru menunjukkan kontribusi rantai nilai halal terhadap Produk Domestik Bruto nasional yang terus meningkat dari kuartal ke kuartal, mencerminkan semakin pentingnya peran sektor ini dalam perekonomian nasional secara keseluruhan, tidak lagi sekadar sektor niche yang melayani kebutuhan spiritual semata, melainkan telah menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi. nasional yang signifikan. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh sektor makanan halal yang menjadi tulang punggung rantai nilai halal nasional mengingat besarnya pasar domestik, serta sektor modest fashion yang telah mendapatkan pengakuan internasional atas keunggulan desain dan kualitas produk Indonesia.

D.3 Strategi Pergeseran dari Pasar Konsumsi menuju Basis Produksi

Arah kebijakan industri halal nasional terkini menunjukkan pergeseran penekanan yang penting, dari sekadar memperkuat Indonesia sebagai pasar konsumsi produk halal terbesar di dunia, menuju penguatan Indonesia sebagai basis produksi dan episentrum ekspor produk halal berdaya saing global, sebagaimana telah disinggung pula pada pembahasan paradoks "konsumen besar tapi bukan produsen utama di Bab 13. Pemerintah menegaskan perlunya penyederhanaan instrumen pembiayaan syariah agar lebih kompetitif, sehingga pelaku usaha. domestik mampu menguasai pasar lokal terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi ke pasar ekspor, sebuah tahapan yang dipandang lebih realistis dibandingkan langsung menyasar pasar ekspor tanpa penguatan fondasi pasar domestik terlebih dahulu.

Langkah konkret penguatan penetrasi ekspor diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan pameran dagang skala besar seperti Halal Expo Indonesia, yang mempertemukan pelaku usaha halal domestik dengan calon mitra dagang dan investor dari berbagai negara, serta penjajakan kerja sama perdagangan komoditas halal dengan negara-negara anggota kelompok Developing-8 (D-8), yaitu kelompok negara-negara berkembang berpenduduk mayoritas Muslim yang mencakup Indonesia, Malaysia, Mesir, Bangladesh, Iran, Nigeria, Pakistan, dan Turki, guna memperluas akses pasar produk halal Indonesia di kancah internasional melalui jalur kerja sama sesama negara Muslim yang secara historis dan kultural lebih mudah membangun kepercayaan dagang dibandingkan pasar-pasar non-tradisional.

D.4 Tantangan Harmonisasi Standar dan Penguatan Ekosistem Sertifikasi

Tantangan utama yang masih dihadapi dalam kebijakan industri halal nasional adalah harmonisasi standar sertifikasi halal Indonesia dengan standar internasional yang berlaku di berbagai negara tujuan ekspor, mengingat perbedaan standar dan lembaga sertifikasi antar negara kerap menjadi hambatan teknis non-tarif bagi produk halal Indonesia untuk menembus pasar global, misalnya perbedaan interpretasi fikih mengenai metode penyembelihan hewan atau bahan tambahan pangan tertentu antara lembaga sertifikasi Indonesia dengan lembaga sertifikasi di negara-negara Timur Tengah maupun negara-negara Barat yang memiliki komunitas Muslim minoritas namun pasar halal yang berkembang pesat.

Selain itu, biaya dan kompleksitas proses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah yang mendominasi struktur industri halal nasional, masih menjadi kendala yang perlu terus disederhanakan melalui skema sertifikasi halal self-declare bagi kategori usaha tertentu dengan risiko rendah, serta subsidi biaya sertifikasi bagi pelaku usaha kecil, agar semakin banyak produk domestik yang tersertifikasi halal dan siap bersaing di pasar global. Penguatan kapasitas laboratorium pengujian halal dalam negeri serta peningkatan jumlah auditor halal yang tersertifikasi juga menjadi prasyarat teknis yang tidak dapat diabaikan, mengingat pertumbuhan permintaan sertifikasi halal yang pesat perlu diimbangi dengan kapasitas. infrastruktur pengujian dan audit yang memadai, agar proses sertifikasi tidak menjadi bottleneck yang menghambat pertumbuhan industri halal itu sendiri.

E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif

E.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Ekosistem Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator dan pengawas utama industri keuangan syariah komersial, mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, serta industri keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah dan pembiayaan syariah. OJK juga berperan penting dalam pengukuran dan publikasi indeks literasi dan inklusi keuangan syariah nasional secara berkala, yang menjadi instrumen evaluasi penting bagi arah kebijakan pengembangan keuangan syariah ke depan, serta dalam penyusunan peta jalan pengembangan perbankan syariah nasional yang menjadi acuan strategis bagi seluruh pelaku industri.

Reformasi yang diperlukan pada level OJK mencakup penyederhanaan regulasi pembiayaan syariah agar lebih kompetitif dibandingkan pembiayaan konvensional, sebagaimana ditegaskan oleh otoritas keuangan nasional bahwa instrumen pembiayaan syariah perlu disederhanakan dan dibuat lebih kompetitif agar pelaku usaha domestik mampu menguasai pasar lokal sebelum berekspansi ke luar negeri. Reformasi lain mencakup penguatan pengawasan terhadap kepatuhan syariah (bukan sekadar kepatuhan prudensial semata), percepatan proses perizinan produk-produk keuangan syariah inovatif agar industri mampu merespons kebutuhan pasar secara lebih gesit, serta dorongan bagi bank syariah untuk memperbesar porsi pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah) yang selama ini masih mendominasi, sebagaimana kritik yang telah disinggung pada Bab 10.

E.2 Peran Bank Indonesia dalam Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Syariah

Bank Indonesia berperan dalam pengembangan instrumen moneter syariah sebagaimana telah dibahas pada Bab 10, sekaligus berperan dalam pengukuran indeks literasi ekonomi syariah nasional serta pengembangan ekosistem ekonomi syariah dari sisi makroekonomi, termasuk dukungan terhadap pengembangan sektor riil ekonomi syariah seperti pesantren sebagai basis ekonomi umat (melalui program kemandirian ekonomi pesantren yang mendorong unit-unit usaha pesantren agar mampu berproduksi secara mandiri dan berkontribusi pada perekonomian daerah sekitarnya) dan penguatan halal value chain dari perspektif kebijakan moneter dan makroprudensial, misalnya melalui kebijakan pelonggaran rasio pembiayaan bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor industri halal prioritas.

Reformasi yang diperlukan mencakup penguatan koordinasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah serta kebijakan pengembangan industri halal KNEKS, agar ketiga kebijakan tersebut bergerak dalam satu arah yang saling mendukung, bukan berjalan secara terpisah tanpa sinkronisasi. Sebagai contoh konkret, kebijakan suku bunga acuan (atau padanan syariahnya) yang ditetapkan Bank Indonesia idealnya turut mempertimbangkan. dampaknya terhadap sektor pembiayaan syariah, sementara kebijakan fiskal pemerintah dalam bentuk insentif pajak bagi industri halal seyogianya disinkronkan dengan kebijakan moneter yang mendukung likuiditas bagi sektor tersebut, sehingga tercipta bauran kebijakan (policy mix) yang benar-benar koheren dalam mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah nasional secara menyeluruh..

E.3 Peran BAZNAS dan BWI dalam Ekosistem Keuangan Sosial Islam

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai regulator dan pembina utama ekosistem keuangan sosial Islam, mencakup pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara nasional. Data terkini menunjukkan pertumbuhan pesat penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain secara nasional, dengan pertumbuhan tahunan yang tinggi dan konsisten, demikian pula akumulasi wakaf uang nasional yang terus tumbuh signifikan sejak diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang pada awal tahun 2021, dengan kontribusi signifikan dari instrumen Cash Waqf Linked Sukuk yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, yang menyumbang porsi signifikan dari total akumulasi wakaf uang nasional dan telah mendukung beragam proyek sosial nazhir, mulai dari operasi katarak gratis bagi masyarakat tidak mampu hingga program pemberdayaan peternak di berbagai daerah.

Reformasi yang diperlukan pada level BAZNAS dan BWI mencakup penguatan digitalisasi sistem pengumpulan dan pelaporan agar semakin transparan dan mudah diakses publik, sehingga masyarakat dapat memantau secara langsung bagaimana dana zakat dan wakaf yang mereka setorkan dikelola dan disalurkan. Perluasan jaringan kelembagaan hingga ke pelosok daerah juga menjadi agenda penting, mengingat masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan lembaga amil zakat dan nazhir wakaf yang kredibel dan profesional. Penguatan sinergi dengan lembaga keuangan syariah komersial juga diperlukan agar dana sosial Islam dapat diinvestasikan secara produktif tanpa kehilangan esensi kemaslahatannya, misalnya melalui perluasan skema serupa Cash Waqf Linked Sukuk pada instrumen keuangan syariah lainnya yang lebih beragam.

E.4 Menuju Ekosistem Kelembagaan yang Benar-Benar Terintegrasi

Tantangan terbesar yang dihadapi keempat institusi ini (OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI) secara kolektif adalah memastikan bahwa masing-masing lembaga tidak bekerja secara silo, melainkan benar-benar terintegrasi dalam satu ekosistem kebijakan ekonomi syariah nasional yang koheren. Wacana penguatan KNEKS menjadi badan setingkat kementerian, sebagaimana dibahas pada sub-bab B, menjadi salah satu jawaban penting bagi tantangan integrasi kelembagaan ini, karena badan tersebut diharapkan dapat berperan sebagai forum koordinasi tertinggi yang mempertemukan kebijakan OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, BWI, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, sehingga seluruh kebijakan ekonomi syariah nasional, mulai dari keuangan komersial hingga keuangan sosial, dari kebijakan moneter hingga kebijakan industri halal, benar-benar bergerak dalam satu arah yang selaras.

Selain penguatan kelembagaan koordinator, integrasi ekosistem ini juga memerlukan pembangunan basis data terpadu lintas lembaga, yang memungkinkan OJK mengetahui perkembangan sektor riil industri halal yang dibina KNEKS dan kementerian teknis, BAZNAS dan BWI mengetahui perkembangan sektor komersial yang diawasi OJK untuk kepentingan sinergi program pemberdayaan ekonomi umat, serta Bank Indonesia memperoleh data yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan untuk perumusan kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih presisi. Pembangunan ekosistem data terpadu semacam ini, yang didukung teknologi digital modern, pada akhirnya menjadi prasyarat teknis yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai episentrum ekonomi syariah dunia sebagaimana telah dibahas pada Bab 13, karena kebijakan yang baik senantiasa lahir dari data dan koordinasi yang baik pula, bukan sekadar niat baik dan visi yang mulia tanpa dukungan infrastruktur kelembagaan yang memadai.

Rangkuman Bab

Kebijakan ekonomi integratif memerlukan bingkai konstitusional yang kokoh agar dapat diimplementasikan secara legitimate dan berkelanjutan. Pasal 33 UUD 1945, termasuk ayat keempat hasil amandemen yang menegaskan prinsip demokrasi ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menunjukkan sinergi konstitusional yang kuat dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam pandangan tentang penguasaan sumber daya strategis dan kemakmuran rakyat. Regulasi ekonomi syariah nasional telah berkembang signifikan melalui berbagai fase, dari lahirnya Bank Muamalat hingga masuknya ekonomi syariah dalam RPJPN 2025-2045, namun masih menghadapi tantangan fragmentasi kewenangan yang mendorong wacana penguatan KNEKS menjadi badan setingkat kementerian dengan kewenangan eksekusi yang lebih kuat.

Konsep dharuriyat dalam maqashid syariah beresonansi kuat dengan amanat konstitusional pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sebagaimana diatur Pasal 27, 28H, dan 34 UUD 1945, yang implementasinya dapat disinergikan melalui instrumen fiskal, zakat, dan wakaf secara terpadu untuk membentuk jaring pengaman berlapis. Kebijakan industri halal nasional, melalui kerangka rantai nilai halal tujuh sektor, tengah bergeser orientasinya dari sekadar memperkuat Indonesia sebagai pasar konsumsi menuju penguatan sebagai basis produksi dan episentrum ekspor produk halal global, meskipun masih menghadapi tantangan harmonisasi standar dan penguatan ekosistem sertifikasi. Pada akhirnya, reformasi kelembagaan yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI, yang selama ini masih bekerja secara relatif terpisah, menjadi kunci penting untuk mewujudkan satu ekosistem kebijakan ekonomi syariah yang benar-benar terintegrasi, didukung basis data terpadu, koheren, dan mampu mengantarkan Indonesia mewujudkan visinya sebagai kekuatan utama ekonomi syariah dunia.