BAB 8 : Sistem Industri Berkeadilan dan Berbasis Nilai

 Pengantar Bab

Sistem industri nasional tidak dapat dilepaskan dari dua sumber nilai besar yang membentuk cara memandang bangsa Indonesia dalam mengelola perekonomian, yaitu konstitusi (UUD 1945 dan Pancasila) dan syariat Islam (fiqh muamalah). Kedua sumber ini, meskipun berasal dari akar yang berbeda-satu dari kesepakatan politik kebangsaan, satu lagi dari wahyu dan ijtihad ulama- ternyata memiliki banyak titik temu dalam mewujudkan cita-cita yang sama: keadilan ekonomi, kesejahteraan bersama, dan pencegahan eksploitasi.

Bab ini mengupas bagaimana sistem industri yang berkeadilan dan berbasis nilai dapat dibangun. dengan memadukan semangat demokrasi ekonomi Pancasila, kelembagaan koperasi, peran tiga pilar ekonomi (negara, swasta, koperasi), potensi industri halal, tata kelola antimonopoli, serta kaldah maslahah mursalah sebagai metode ijtihad untuk menjawab persoalan industrialisasi modern yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash.

A. Demokrasi Ekonomi dalam Sektor Industri: Antara Amanah Konstitusi dan Fiqh Muamalah

1. Pengertian Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah sistem perekonomian yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan, tidak hanya dalam politik tetapi juga dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Berbeda dengan kapitalisme liberal yang menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada pasar bebas (sehingga rawan melahirkan monopoli dan kemerosotan), dan berbeda pula dengan sosialisme-komunisme yang menghapuskan hak milik pribadi dan menyerahkan segalanya kepada negara, demokrasi ekonomi mengambil jalan tengah: mengakui hak milik individu, namun tetap menempatkan kepentingan bersama (kemakmuran rakyat) sebagai tujuan akhir.

2. Landasan Konstitusional: Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1): “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.”

Ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ayat (4) hasil amandemen inilah yang secara eksplisit memunculkan istilah “demokrasi ekonomi” sebagai asas resmi sistem perekonomian Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya-kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keinginan, kemandirian menjadi rambu bagi pembangunan sektor industri agar tidak berat sebelah, baik kepada negara maupun kepada pemodal besar semata.

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila

- Kebersamaan - pembangunan industri melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya kelompok pemodal.

- Efisiensi Berkeadilan - efisiensi ekonomi tidak dapat mengorbankan pemerataan dan keadilan sosial.

- Berkelanjutan & Berwawasan Lingkungan - industrialisasi memperhatikan daya dukung alam dan generasi mendatang.  

- Kemandirian - tidak bergantung sepenuhnya pada modal dan teknologi asing.

- Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional - mencegah kesenjangan antarwilayah dan antargolongan.

4. Konsep Kepemilikan (Milkiyah) dalam Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah pembagian kepemilikan (milkiyah) dalam ekonomi Islam menjadi tiga kategori besar, yang secara konseptual sangat sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945:

1. Milkiyah Fardiyah (kepemilikan individu)

- Pengertian : Hak seseorang atas harta yang diperoleh secara halal (bekerja, jual-beli, warisan, hibah)

- Contoh dalam Industri : Usaha kecil-menengah, pabrik swasta perorangan, waralaba.

- Perdana dalam UUD 1945 : Kegiatan usaha swasta. yang dijamin haknya selama tidak melanggar hukum.

2. Milkiyah Ammah (kepemilikan umum)

- Pengertian : Sumber daya yang menjadi hajat hidup bersama sehingga tidak boleh dikuasai/dimonopoli individu, memiliki masyarakat hak akses.

- Contoh dalam Industri : Air, padang gembalaan, hutan, api/energi (berdasarkan hadis Nabi)

- Perdana dalam UUD 1945 : Ayat (2) & (3): cabang produksi penting dan. hajat hidup. orang banyak.

3. Milkivah Daulah (kepemilikan negara)

- Pengertian : Aset yang dikelola oleh negara/pemerintah (baitul mal) untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

- Contoh dalam Industri : Strategi BUMN, Tambang Besar, Infrastruktur Energi Nasional.

- Perdana dalam UUD 1945 : Ayat (2) & (3): dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Hadis Rasulullah: ‘Kaum muslimin berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: udara, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadis ini menjadi rujukan utama ulama fiqh dalam menetapkan bahwa sumber daya vital yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki dan dimonopoli secara individu, melainkan harus dikelola untuk kepentingan bersama-prinsip yang sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

5. Titik Temu dan Sintesis

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa gagasan “demokrasi ekonomi dalam konstitusi Indonesia bukanlah konsep yang tunggal bagi fiqh muamalah, bahkan dapat dikatakan memiliki ruh yang sama: keseimbangan antara kebebasan individu berusaha dan tanggung jawab sosial/kolektif. Sinteisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Industri yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak (energi, udara, pangan pokok, telekomunikasi dasar) sepatutnya masuk kategori milkiyah ammah/daulah demi kemakmuran rakyat. dikuasai negara

- Industri di luar kategori tersebut terbuka bagi milkiyah fardiyah (usaha swasta dan perorangan), selama dijalankan sesuai koridor syariah (tidak riba, tidak gharar, tidak zalim).

- Negara berperan sebagai wali al-amri (pemegang amanah) yang mengawasi agar distribusi manfaat industri benar-benar sampai kepada rakyat, bukan menumpuk pada segelintir elite.

6. Tantangan Implementasi

- Godaan liberalisasi berlebihan yang menyerahkan strategi sektor kepada swasta/asing tanpa kontrol yang memadai.

- Praktik korporatokrasi (BUMN menguasai kepentingan segelintir elite, bukan rakyat).

- Lemahnya penegakan hukum terhadap penguasaan sumber daya alam secara tidak adil.

- Perlunya harmonisasi regulasi ekonomi syariah dengan hukum ekonomi nasional agar prinsip di atas benar-benar operasional, bukan sekadar wacana normatif.

B. Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional dan Relevansinya dengan Syirkah Islam

1. Sejarah dan Konsep Koperasi di Indonesia

Gagasan koperasi sebagai "soko guru" (tiang penyangga utama) perekonomian nasional pertama kall dipopulerkan oleh Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Hatta, koperasi adalah wujud paling murni dari asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena koperasi dibangun dari, oleh, dan untuk anggotanya sendiri-bukan untuk memaksimalkan keuntungan pemilik modal semata.

2. Landasan Hukum Koperasi di Indonesia

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar asas kekeluargaan.

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

- Pengelolaan dilakukan secara demokratis (satu anggota, satu suara bukan satu saham satu suara seperti PT).

- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa/kontribusi usaha masing-masing anggota, bukan semata-mata berdasar modal.

- Pemberian jasa yang terbatas terhadap modal.

- Kemandirian.

- Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi.

4. Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah

Syirkah (kongsi/perserikatan) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko kerugian dibagi bersama sesuai kesepakatan. Fiqh muamalah mengenal beberapa macam syirkah, di antaranya:

1. Syirkah 'Inan 

Kerja sama modal dan usaha antara dua pihak atau lebih dengan porsi modal yang tidak boleh sama; keuntungan dibagian sesuai kesepakatan, kerugian sesuai pasar modal.

2. Syirkah Abdan (A'mal)

Kerja sama berdasarkan tenaga keahlian modal, misalnya dua tukang yang bekerja tanpa sama menerima proyek

3. Syirkah Wujuh

Bekerja sama berdasarkan kepercayaan/hama baik (reputasi) untuk membeli barang secara kredit lalu dijual, tanpa modal awal.

4. Syirkah Mufawadhah

Kerja sama menyeluruh di mana setiap mitra memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam modal, kerja, dan tanggung jawab.

5. Mudharabah

Kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib); keuntungan dibagian sesuai nisbah, kerugian ditanggung pemilik modal (selama bukan kelalaian pengelola).

5. Titik Temu Koperasi dengan Syirkah Ta'awuniyah

QS. Al-Ma'idah [5]: 2...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran..."

Ayat ini menjadi ruh dari apa yang disebut syirkah ta'awuniyah (kerja sama tolong-menolong), yakni kerja sama ekonomi yang tujuannya bukan semata-mata menghasilkan keuntungan, melainkan juga kemaslahatan bersama. Koperasi sangat relevan dengan semangat ini karena:

Sama-sama menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa (bukan sekadar pemegang saham pasif).

Sama-sama menolak riba dan eksploitasi koperasi konvensional pun idealnya menghindari bunga yang memberatkan anggota, apalagi koperasi syariah yang secara eksplisit menggunakan akad-akad syar'i (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah).

Sama-sama mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (satu anggota satu suara sejalan dengan semangat syura dalam Islam).

6. Koperasi Syariah dan BMT sebagai Bentuk Nyata

Wujud paling konkret pertemuan koperasi dan syirkah Islam adalah lahirnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang mengelola simpanan dan pembiayaan anggota menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, sekaligus menjalankan fungsi sosial (baitul maal) untuk zakat, Infak, dan sedekah. Model ini membuktikan bahwa kelembagaan koperasi modern dapat sepenuhnya diisi dengan nilai-nilai syirkah Islam tanpa kehilangan legalitas formalnya sebagai badan hukum koperasi di Indonesia.

C. BUMN, Usaha Swasta, dan Koperasi: Tata Peran dalam Bingkai Syariah dan Pancasila

1. Tiga Pilar (Trisektor) Ekonomi Nasional

Sistem ekonomi Indonesia secara konstitusional ditopang oleh tiga pelaku usaha utama yang disebut trisektor: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha swasta, dan koperasi. Ketiganya tidak dimaksudkan untuk saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam satu ekosistem ekonomi nasional.

2. Peran dan Fungsi Masing-masing Pilar Masing

1. BUMN

- Peran Utama : Menguasai dan mengelola cabang produksi vital serta sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak; menjadi agen pembangunan dan penyeimbang pasar.

- Landasan Hukum : Pasal 33 ayat (2)-(3) UUD 1945; UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.

- Perspektif Fiqih : Milkiyah daulah, negara (ulil amri) sebagai wali yang mengelola harta umum (baitul mal) untuk kemaslahatan rakyat

2. Usaha Swasta

- Peran Utama : Mendorong inovasi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan efisiensi ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat.

- Landasan Hukum : Pasal 33 ayat (1) & (4) UUD 1945; UU Penanaman Modal, UU Cipta Kerja.

- Perspektif Fiqih : Milkiyah kebebasan fardiyah: berusaha (hurriyatul iqtishad) dengan batasan syar'i tidak riba, tidak gharar, tidak zalim, tidak monopoli.

3. Koperasi

- Peran Utama : Memberdayakan ekonomi rakyat kecil-menengah melalui kerja sama dan gotong royong; menjadi penyeimbang antara kepentingan modal besar dan rakyat kecil.

- Landasan Hukum : Pasal 33 ayat (1) UUD 1945; UU No.25 Tahun 1992.

- Perspektif Fiqih : Syirkah ta'awuniyah; wujud ta'awun 'alal birri wat taqwa dalam bidang ekonomi.

3. Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah tentang Peran Negara

Dalam fiqh siyasah maliyah (politik pengelolaan keuangan negara), negara/pemimpin (ulil amri atau imam) memiliki kewenangan untuk mengatur agar aktivitas ekonomi-termasuk industri- berjalan sesuai maqashid syariah. Kewenangan ini mencakup:

- Pengaturan regulasi agar tidak terjadi kezaliman antarpelaku ekonomi (BUMN, swasta, koperasi).

- Melakukan intervensi pasar bila terjadi ketidakadilan struktural (misalnya menetapkan harga wajar dalam situasi darurat, sesuai pendapat sebagian ulama tentang tas'ir jabari/penetapan harga paksa saat terjadi ihtikar).

- Mendorong pemerataan melalui redistribusi manfaat industri, misalnya melalui kewajiban BUMN menyisihkan sebagian laba untuk program kemitraan dan bina lingkungan (mirip semangat zakat perusahaan/CSR).

4. Sinergi Ideal Ketiga Pilar

Sinergi ideal terjadi ketika BUMN menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok/strategis rakyat, usaha swasta mendorong pertumbuhan, inovasi, dan daya saing nasional, sementara koperasi memastikan bahwa rakyat kecil dan menengah tidak tertinggal dari arus industrialisasi. Ketimpangan akan terjadi jika salah satu pilar mendominasi secara berlebihan-baik dominasi negara yang mengaktifkan inisiatif swasta (etatisme), maupun dominasi swasta/asing yang mengabaikan hajat hidup rakyat (liberalisme ugal-ugalan), maupun koperasi yang dibiarkan lemah tanpa dukungan kebijakan yang memadai.

D. Industri Halal sebagai Titik Temu: Peluang Strategis Nasional

1. Definisi dan Ruang Lingkup Industri Halal

Industri halal adalah keseluruhan rantai produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa yang memenuhi standar kehalalan menurut syariat Islam, tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga farmasi, kosmetik, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, media dan rekreasi syariah, hingga keuangan syariah.

2. Dasar Syar'i Kehalalan

QS. Al-Baqarah [2]: 168 “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi…”

QS. Al-Ma'idah [5]: 88 “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu…”

Konsep halalan thayyiban (halal dan baik/berkualitas) menjadi landasan bahwa industri halal bukan. Hanya soal status hukum (halal haram) semata, tetapi juga menyangkut standar kualitas, kebersihan, dan keamanan produk yang pada akhirnya menguntungkan seluruh konsumen, termasuk non-Muslim.

3. Peraturan Jaminan Produk Halal di Indonesia

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia-makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan untuk sertifikasi halal, dengan pelaksana utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa kehalalan dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

4. Potensi Ekonomi Industri Halal Nasional

- Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadikan pasar domestik halal sangat besar dan menawan.

- Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global secara konsisten menempatkan Indonesia di peringkat teratas dunia dalam ekosistem ekonomi syariah global, dengan sektor makanan halal, fesyen sederhana, dan keuangan syariah sebagai andalan.

- Peluang ekspor ke pasar halal global: Timur Tengah (GCC), ASEAN (Malaysia, Brunei), Asia Selatan, hingga Eropa yang populasi Muslimnya terus berkembang.

- Sertifikasi halal berpotensi menjadi standar mutu premium yang meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

5. Sektor-Sektor Strategi Industri Halal

1. Makanan & Minuman Halal

Produk olahan pangan, restoran bersertifikat halal, rumah potong hewan halal.

2. Farmasi & Kosmetik Halal

Obat-obatan tanpa kandungan haram, kosmetik halal (skincare, make up).

3. Busana Sopan

Busana muslim, hijab, perlengkapan ibadah.

4. Pariwisata Ramah Muslim

Hotel dan destinasi dengan fasilitas ibadah, kuliner halal, dan layanan kebutuhan sesual wisatawan Muslim.

5. Keuangan Syariah

Perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, fintech syariah.

6. Media & Rekreasi Syariah

Konten hiburan dan edukasi yang sesuai nilai-nilai Islam.

7. Tantangan dan Strategi Pengembangan

- Biaya dan birokrasi sertifikasi halal yang masih menjadi kendala bagi UMKM.

- Minimnya literasi pelaku usaha kecil tentang standar dan manfaat sertifikasi halal.

- Perlunya penguatan infrastruktur rantai pasok halal (halal value chain) dari hulu ke hilir, termasuk logistik halal.

- Sinergi antara pemerintah, MUI, perbankan syariah, dan pelaku industri untuk menjadikan. Indonesia bukan hanya konsumen, tetapi produsen dan pusat (hub) industri halal dunia.

E. Tata Kelola Industri yang Berkeadilan: Larangan Monopoli, Ihtikar, dan Penguasaan Hajat Hidup Orang Banyak

1. Konsep Keadilan ('Adl) dalam Tata Kelola Industri

QS. An-Nahl (16): 90 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."

Keadilan ('adl) adalah prinsip induk dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk industri. Tata kelola industri yang berkeadilan berarti mekanisme pasar dan kebijakan industri harus mencegah lahirnya penguasaan yang zalim oleh segelintir pihak yang merugikan masyarakat luas.

2. Ihtikar (Penimbunan)

Ihtikar adalah praktik menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan menciptakan kelangkaan buatan agar harga naik, kemudian barang dijual dengan harga tinggi demi keuntungan pribadi yang berlebihan.

Hadis Rasulullah: “Tidaklah orang yang melakukan ihtikar (penimbunan) itu kecuali orang yang berdosa.” (HR.Muslim)

- Ihtikar dilarang karena merusak mekanisme pasar yang wajar dan menzalimi masyarakat yang membutuhkan barang tersebut.

- Dalam konteks industri modern, ihtikar dapat berwujud penimbunan bahan baku strategis, obat-obatan, atau bahan pangan pokok oleh korporasi besar untuk memanipulasi harga pasar.

- Hukum positif Indonesia juga mengatur hal serupa melalui larangan penimbunan barang kebutuhan pokok dalam UU Perdagangan.

3. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli adalah penguasaan produksi/pemasaran suatu barang/jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, sehingga menguasai pasar dan dapat menentukan harga secara sepihak tanpa persaingan yang sehat.

1. Definisi

- Perspektif/Fiqih Muamalah : Penguasaan yang zalim atas suatu komoditas/pasar sehingga merugikan kepentingan umum; termasuk kategori akl amwalin naas bil bathil (memakan harta orang lain secara batil).

- Perspektif Hukum Positif (UU No.5/1999) : Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang/jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

2. Dampak yang Dicegah

- Perspektif/Fiqih Muamalah : Kezaliman terhadap konsumen, hilangnya kemaslahatan umum (maslahah 'ammah).

- Perspektif Hukum Positif (UU No.5/1999): Persaingan usaha tidak sehat, merugikan konsumen, hambatan bagi pelaku usaha lain.

3. Sanksi/Tindakan

- Perspektif/Fiqih Muamalah : Dosa besar (menurut hadis ihtikar); negara berhak melakukan tas'ir (intervensi harga) dalam kondisi darurat menurut sebagian ulama.

- Perspektif Hukum Positif (UU No.5/1999): Sanksi administratif dan pidana oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

4. Praktik Terlarang Lain dalam Tata Niaga Islam

- Talaqqi Rukban mencegat pedagang/petani sebelum tiba di pasar untuk membeli barang dengan harga murah karena mereka belum tahu harga pasar yang sebenarnya, lalu dijual kembali dengan harga tinggi. Rasulullah penganut praktik ini karena mengandung unsur informasi penipuan (ghisysy).

- Tadlis menyembunyikan cacat/kekurangan barang dari pembeli.

- Ghabn Fahisy mengambil keuntungan yang sangat berlebihan di luar kewajaran karena memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain.

- Najasy memancing harga naik dengan pura-pura menawar tinggi padahal tidak berniat membeli, untuk mengelabui pembeli lain.

5. Penguasaan Hajat Hidup Orang Banyak

Serupa ditegaskan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak air bersih, listrik, BBM/energi, pangan pokok, telekomunikasi dasar-harus dikuasai negara agar tidak jatuh ke tangan segelintir pihak yang dapat mempermainkan harga demi keuntungan pribadi. Hal ini sejalan sepenuhnya dengan hadis tentang milkiyah ammah atas air, padang rumput, dan api yang telah dibahas pada bagian A.

6. Peran Negara sebagai Pengawas (Fungsi Hisbah)

Dalam sejarah pemerintahan Islam dikenal lembaga hisbah, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi pasar agar berjalan sesuai syariat mencegah kondisi, penimbunan, dan monopoli. Fungsi hisbah ini di modem Indonesia dapat dilakukan dengan lembaga seperti KPPU (pengawas persaingan usaha), Kementerian Perdagangan (pengawas stabilitas harga dan distribusi), serta Satgas Pangan yang berfungsi menjaga agar mekanisme pasar tetap adil bagi produsen maupun konsumen.

F. Industrialisasi Berbasis Kemaslahatan: Maslahah Mursalah dan Kepentingan Publik

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah salah satu metode ijtihad (istinbath hukum) yang digunakan ulama untuk menetapkan hukum atas suatu persoalan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash (Al-Qur'an dan Hadis), namun penetapannya membawa kemaslahatan (manfaat) yang sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah), serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah ada.

2. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

- Maslahah haqiqiyah kemaslahatan itu nyata/riil, bukan sekedar dugaan atau ilusi (maslahah wahmiyah).

- Maslahah 'ammah kemaslahatan bersifat umum, menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi/golongan tertentu semata.

- Tidak bertentangan dengan nash tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, ijma', maupun qiyas yang sudah pasti (qath'i).

Sejalan dengan tujuan-tujuan syariat secara umum (maqashid syariah).

3. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Berpikir

Maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) menurut Imam Al-Ghazali dan dikembangkan ulama ushul figh berikutnya, mencakup lima hal pokok (al-dharuriyat al-khams) yang wajib dijaga oleh setiap ketentuan hukum, termasuk kebijakan industrialisasi:

1. Hifzh ad-Din (Menjaga Agama)

Industri tidak boleh merusak nilai dan melakukan praktik keberagamaan masyarakat, misalnya industri yang justru mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan nilai agama.

2. Hifzh an-Nafs (Menjaga Jiwa)

Standar keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, dan produk yang tidak membahayakan nyawa/kesehatan konsumen dan pekerja.

3. Hifzh al-Aql (Menjaga Akal)

Larangan industri yang merusak akal, misalnya industri minuman keras atau narkotika.

4. Hifzh an-Nasl (Menjaga Keturunan)

Kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kesejahteraan keluarga pekerja (misal cuti melahirkan, upah layak).

5. Hifzh al-Mal (Menjaga

Perlindungan hak milik yang sah, larangan riba, gharar, dan penipuan dalam transaksi industri.

4. Aplikasi Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Industrialisasi

Karena Al-Qur'an dan Hadis tidak memahami teknologi industrialisasi modern (misalnya kebijakan hilirisasi tambang, pembangunan kawasan industri, standar emisi pabrik, atau regulasi ekonomi digital), maslahah mursalah menjadi metode ijtihad yang menjembatani nash dengan kebutuhan zaman.

Contoh aplikasinya:

- Kebijakan hilirisasi sumber daya alam (nikel, bauksit) dapat dibenarkan secara maslahah karena meningkatkan nilai tambah nasional dan lapangan kerja, selama tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang mudarat-nya lebih besar dari manfaatnya.

- Kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi industri dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan maslahah mursalah untuk menjaga hifzh an-nafs dan keberlanjutan lingkungan.

- Regulasi ekonomi digital dan fintech syariah yang belum ada preseden fiqh klasik-nya, ditetapkan berdasarkan maslahah sepanjang sejalan dengan prinsip dasar muamalah (larangan riba, gharar, maysir).

- Kebijakan afirmatif bagi UMKM dan koperasi dalam rantai pasok industri besar, demi mewujudkan maslahah 'ammah berupa pemerataan ekonomi.

5. Kaidah Fiqh yang Relevan

- Kaidah figh: "Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih" Memungkinkan kerusakan/kemudaratan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

- Kaidah figh: "Tasharruful imam 'alar ra'iyyati manuthun bil maslahah Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan.

- Kaldah figh: "Al-Maslahah al-'Ammah Muqaddamun 'ala al-Maslahah al-Khassah" Kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan khusus/pribadi.

Kaidah ketiga ini menjadi rambu penting: setiap kebijakan industrialisasi harus terlebih dahulu memastikan tidak menimbulkan kerusakan (lingkungan, sosial, moral) sebelum mengejar manfaat ekonomi, dan kepentingan pemimpin/pemerintah dalam mengatur industri wajib selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak, bukan kelompok tertentu.

6. Studi Kasus Singkat

Sebagai ilustrasi, kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia dapat dijelaskan dengan kerangka maslahah mursalah: di satu sisi membawa maslahah berupa peningkatan nilai ekspor, penciptaan lapangan. kerja, dan kemandirian industri baterai kendaraan listrik nasional; di sisi lain berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan) berupa pencemaran lingkungan dan konflik lahan jika tidak dikelola dengan tata kelola yang baik. Prinsip dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih mengharuskan pemerintah memastikan mitigasi dampak lingkungan dan sosial berjalan optimal sebelum atau seiring dengan menjamin manfaat ekonominya.

Rangkuman Bab

Sistem industri yang berkeadilan dan berbasis nilai lahir dari perpaduan harmonis antara semangat konstitusi Indonesia (Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila) dengan kaidah-kaldah fiqh muamalah. Demokrasi ekonomi menegaskan bahwa strategi industri harus melayani kepentingan bersama; menjadi koperasi wujud nyata syirkah ta'awuniyah dalam ekonomi rakyat; sinergi BUMN-swasta-koperasi menjaga keseimbangan peran negara dan pasar, industri halal menjadi peluang strategi yang menyatukan nilai agama dan kepentingan ekonomi nasional; larangan monopoli dan ihtikar menjaga keadilan pasar dari segelintir pihak kezaliman; dan maslahah mursalah menjadi metode berpikir yang memungkinkan syariat tetap relevan menjawab tantangan industrialisasi modern yang terus berkembang.